Home Literasi Pemerintahan Partisifatif Menuju Cita-cita Agropolitan

Pemerintahan Partisifatif Menuju Cita-cita Agropolitan

238
0
SHARE
Muh. Iqbal

Oleh : Muh. Iqbal*

Bagi saya, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang digerakkan oleh visi, yaitu cita-cita mulia berdimensi waktu jangka panjang. Kepemimpinan di semua level tidak akan sukses jika hanya berlandaskan pada selera pemimpinnya. Visilah yang menggerakkan orang-orang dalam lingkup kepemimpinannya mengerjakan sesuatu. Visi menginspirasi dan memberi semangat kepada bawahan untuk bekerja melampaui kemampuan normalnya (Noor, 2013).

Setiap kepala pemerintahan mempunyai visi misi yang dituangkan dalam bentuk program dalam satu periode. Visi misi itulah yang kemudian menjadi acuan rencana pembangunan 5 tahun kedepan. Artinya bahwa, kurang lebih regulasi yang ada dalam rezim yang berkuasa adalah kompetensi dari kepala pemerintahan terpilih. Semisal masyarakat menilai buruk suatu periode pemerintahan, Apakah kita dapat menyimpulkan bahwa kepala pemerintahan tersebut tidak kompeten ? Rasanya kurang bijak, kecuali jika telah dilakukan pengkajian tentang program kerja dari pemerintahan tersebut. Karena, terkadang masyarakat lebih tahu jumlah Sapi Pak Bupati dibanding program dan prestasinya.

Berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Enrekang, khususnya masyarakat tingkat pendidikan rendah, hampir semua dari golongan ini tidak pernah mau pusing dengan buruk atau tidaknya rezim dan sistemnya. Yang penting bagi mereka sebagai masyarakat tani hanyalah seputar tentang bagaimana caranya tempat kerja mereka mempunyai saluran irigasi, akses jalan ke tempat kerja dan pasar untuk menjual hasil pertanian yang memadai, itu sudah menjadi kesyukuran yang luar biasa. Seakan-akan yang tertanam didalam pikiran masyarakat awam tentang pemerintah hanyalah sekedar pembangun jalan dan pengadaan fisik lainnya. Tragis. Maaf jika terkesan mendakwa secara sepihak.

Artinya bahwa, pelibatan dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mengetahui informasi, dan andil dalam program dan kebijakan pemerintah masih kurang, atau bahkan mungkin tidak pernah terfikirkan oleh kedua belah pihak. Baik masyarakat tani maupun pemerintah. Inilah kemudian yang menjadi acuan kenapa penulis mengangkat ini, dan mudah-mudahan bisa sekaligus menjawab sedikit dari pelbagai fenomena yang ada.

Pemerintahan Partisipatif

Menurut Dwiyanto(2008) bahwa ada beberapa manfaat dari pemerintahan partisipatif yang kemudian akan memudahkan pemerintah daerah dalam membangun dan menjalankan pemerintahan di daerah, yaitu pertama, pemerintah daerah mengetahui kebutuhan masyarakat dan juga cara memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan baik.

Kedua, dapat mengembangkan saling percaya antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terbina hubungan yang harmonis antara keduanya, serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam implementasi berbagai proyek bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan banyak lagi manfaat lain yang bisa dipetik dan akan berujung pada upaya untuk mewujudkan good governance.

Lalu, seperti apa pemerintahan yang partisipatif itu ? Jelas bahwa pemerintahan partisipatif adalah pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Karena kedekatan itu, pemerintah daerah akan lebih mudah membangun daerahnya dan lebih mudah menjalankan program-program kerjanya. Dalam UU 23 Tahun 2014 Pasal 354 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan,
1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
2. Dalam mendorong partisispasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
a. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
b. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
c. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Penyusunan Perda dan Kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
b. Perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah;
c. Pengolahan aset dan/atau sumber daya alam Daerah;
d. Penyelenggaraan pelayanan public.

Nah sekarang, dari pemerintahan partisipatif yang dipahami dan dengan merujuk pada UU 23 Tahun 2014 Pasal 354 di atas, penulis sepakat dengan apa yang dibahasakan Loina Lalolo (2003) tentang langkah yang harus diambil dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif yaitu, melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik lewat dialog publik, yaitu pertemuan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat. Oleh karena itu hasil dari dialog tersebut harus dibuatkan kontrak. Agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjadi seremonial belaka. Kemudian, akses informasi tentang hasil dialog publik tersebut atau kebijakan yang lain harus dibuka seluas-luasnya agar masyarakatpun mudah mengevaluasi. Disini pemerintah bukan hanya sekedar partisipatif, tapi juga transparantif lagi demokratis.

Sedikit melenceng dari pembahasan pokok, beberapa bulan terakhir masyarakat kita tengah di hebohkan dengan kemunculan daerah tambang yang hampir semua bersaamaan, inipun diikuti dengan suara dan semangat dari yang pro hingga kontra dipelbagai kalangan. Memang perbincangan masalah tambang, di tengah kondisi masyarakat kita adalah merupakan hal yang baru dan asing. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya inisiasi dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk duduk bersama membicarakan ini.

Mencoba turut berkomentar, industrialisasi bidang pertambangan tak selamanya negatif, bahkan hal itu kita butuhkan demi pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat setempat. Selama prinsip-prinsip pemanfaatan bahan alam kita patuhi yakni, 1. Prinsip Ekofisiensi, 2. Prinsip Pemanfaatan Berkelanjutan, Prinsip Kemakmuran, 3. Keadilan dan Pemerataan, 4. Prinsip Rasionalisasi, dan 5. Prinsip Penggunaan Tata Ruang Yang Benar. Selama prinsip ini terpenuhi, tidak ada yang salah dari industri apapun itu. Dan yang harus menjadi catatan adalah pengolahannya harus atas nama daerah. Ketika ini sulit, pemilihan investor harus dengan cara lelang, bukan atas rekomendasi kepentingan dari yang punya kekuatan yang lebih.

Baca Juga  Danny Pomanto Jadi Narsum Seminar Bahaya Merokok di Unhas

Cita-cita Agropolitan

Berangkat dari Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 yaitu, “Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), Menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan”, kita melihat bahwa Cita-Cita Agropolitanlah menjadi fokus Visi ini. Agropolitan, diartikan sebagai upaya pengembangan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya.

Enrekang dengan kondisi georafis dan sosial kemasyarakatan yang ada, memang bukan hal yang mustahil ketika kita mengharapkan daerah yang berbasis agropolitan. Namun, hal ini tidak pula semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa demikian, karena kita tidak bisa menafikkan bahwa selain Sumber Daya manusia yang di butuhkan, menurut penulis infrastrukturlah hal yang paling utama. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, dan instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg.1988).

Dari kacamata pribadi, menganggap bahwa selama ini pemerintah memang telah menghabiskan banyak tenaga, dan waktu di bidang infrastruktur. Meskipun sampai hari ini masih banyak kekurangan tapi ini patut kita hargai. Sembari menunggu infrastruktur yang memadai jika permerintah daerah memang serius dengan cita-cita ini maka langkah partisipatiflah yang harus dijalankan, sampai kapan kita menunggu prasarana-prasarana itu. Maka dari itu penulis mencoba merekomendasikan hal yang sangat sederhana namun berfaedah yaitu, dengan Desa Binaan.

Pemerintah daerah dalam hal ini anggota legislatif perlu punya desa binaan di setiap daerah pilihannya masing-masing. Misalnya Bupati sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan daerah mengeluarkan regulasi bahwa dari 30 anggota dewan yang ada wajib mempunyai minimal 1 desa binaan, diluar tanggung jawab sebagai anggota legislatif. Artinya mereka bekerja atas tuntutan moril dan menyumbangkan ilmunya dengan ikhlas. Desa dengan Anggaran Dana Desa yang jumlahnya lumayan itu, tak perlu lagi bantuan materi dari anggota legislatif sebagai pembina. Cukup dengan memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang lumayan itu. Pembina desa yang yang tak diragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya cukup menyumbangkan ide dalam bidang pertanian yang bisa menunjang ekonomi masyarakat juga sebagai langkah awal daerah agropolitan. Dan itu dievaluasi paling sedikit sekali perbulannya dalam 5 tahun, jelas masyarakat, desa, sampai daerah akan berkembang. Sekali atau dua kali perbulan ini tidak mungkin mengganggu pekerjaan utama sebagai anggota legislatif. Meskipun anggota dewan juga manusia, tapi sebagai wakil rakyat mereka harus punya tanggung jawab lebih. Ini yang pertama.

Kedua, sepertinya pemerintah perlu menghidupkan Perusahaan Daerah (Perusda), yang mana PERUSDA ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan Undang-Undang No.5/1962 tentang Perusahaan Daerah dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Perusda bertujuan untuk turut melaksanakan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Hemat penulis, Perusda ini tidak harus berkaitan dengan industrialisasi atau bisnis jasa lainnya. Perusda inipun bisa menjadi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Mencoba untuk lebih spesifik, Perusda yang menjadi LKBB ini bisa digunakan oleh petani sebagai dana segar dalam bertani, khusus untuk tanaman dengan masam panen yang singkat. Contoh, Bawang Merah yang menjadi komoditi unggulan pertanian Kabupaten Enrekang, sebagai tanaman jangka pendek dan harga yang terbilang mahal, jelas sangat menguntungkan. Setiap petani bawang bisa meraup penghasilan bersih dua sampai tiga kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Mengenyangkan bukan? Belum cukup sampai disitu, bawang merah Kabupaten Enrekangpun telah memenuhi pasaran bukan hanya daerah lain tapi juga telah lintas provinsi dan pulau. Keuntungannya adalah petani bisa ragkap jabatan sekaligus distributor. Namun, yang miris nan menyedihkan adalah tidak semua petani yang memiliki lahan yang layak dan strategis bisa merasakan menjadi petani bawang karena modal yang terlalu tinggi. Tak jarang kita temukan tentang seorang pemodal yang mempekerjakan seseorang dengan sistem bagi hasil. Secara pribadi, tidak pernah bersepakat dengan sistem bagi hasil itu, apa lagi jika pemodal yang mendapatkan hasil lebih dibanding pekerja. Jadi, dengan adanya Perusda seperti ini, petani yang tidak punya cukup modal bisa meminjam uang dengan bunga misalnya 20-25% dari penghasilan bersih. Yang menjadi perhatian pengelolah, bagaimana caranya agar yang bisa mendapatkan pinjaman itu adalah mereka yang betu-betul membutuhkan dan peminjaman yang dibatasi untuk mengurangi resiko collapse.

Sekiranya dengan ini, cita-cita agropolitan lebih mudah terwujud dan berkembang pesat, kelak ketika masanya telah tiba, bukan hanya Agropolitan yang ada tapi juga, Agroindustri. Pembangunan harus tetap untuk masyarakat, bagaimanapun bentuknya. Yang menjadi perhatian, bagaimana pembangunan ini terasa sampai level akar rumput. Selain itu, penguatan lokalitas di zaman yang terus berkembang ini perlu kita kuat dan kembangkan. Baik itu sejarah maupun budaya lokal. Siapapun itu harus dengan segenap hati, menjaga marwah dari gelar Tana Rigalla’ Tana Riabbusungi.

*) Penulis adalah Anggota HPMM Cabang Curio

#Tulisan ini merupakan pemenang (juara 1) dalam perlombaan Esai di Kegiatan Milad HPMM ke-71

 

Facebook Comments