Home Mimbar Ide Demokrasi “Kotak Kosong” Di Pilkada Enrekang

Demokrasi “Kotak Kosong” Di Pilkada Enrekang

134
0
SHARE

Oleh : Masyar Mayang*

Abraham Lincol pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Secara defenitif menurut Kraneburg demokrasi artinya Demos (rakyat) Kratos (pemerintahan), jadi demokrasi adalah cara memerintah dari rakyat. Sedangkan menurut Charles Castelo, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan – kekuasaan pemerintah yang di batasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Demokrasi indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang luas dari sabang sampai merauke, salah satu alasan mengapa pemerintahan diindonesia memakai sistem demokrasi untuk mengakomodir segala kepentingan-kepantingan, sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang tidak di inginkan. Kemudian dengan adanya sistem demokrasi salah satunya adalah untuk mengaplikasikan pancasila yang didalamnya terkandung nilai dari gotong royong, yang bisa diartikan kerjasama kedua belah pihak untuk mengerjakan sesuatu sehingga sesuai dengan yang di harapkan.
.
Sejak tahun 1945 Indonesia sudah menggunakan sistem demokrasi, salah satu yang paling pertama merasakannya adalah bapak proklamator Ir .Soekarno dan Mohammad Hatta, merekalah salah satu pemprakarsa kemerdekaan Indonesia dan seluruh rakyat pada waktu itu.

Dari latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk bersama-sama memahami tetang demokrasi dan untuk mengembalikan sistem demokrasi yang sesunggunya, sehingga kita bisa melihat realitas saat ini bahwa setelah selesainya orde lama kemudian masuk ke orde baru, walaupun sistem demokrasi pada saat kepemimpinan Soeharto telah mengalami kemerosotan dengan sistem perintahan yang otoriter. Akibatnya adalah banyak aturan atau pemahaman-pemahaman yang agak melenceng dari semestinya.

Dengan sistem perintahan yang otoriter tersebut, disitulah bermula politik-politik praktis yang menguras kebebasan dan pergerakan masyarakat Indonesia sehingga banyak korban yang berjatuhan dan hilang entah kemana. Hingga masuk pada masa reformasi, dimana masa tersebut masih bertahan sampai saat ini meskipun secara realitas negara Indonesia mengakui bahwa reformasi telah mengubah pola-pola masyarakat terkhusus di pemerintahan, namun paham -paham orde baru masih dirasakan, salah satunya ialah banyaknya potensi-potensi yang mampu dan pantas di jadikan pemimpin malah dihilangkan akibat kepentingan-kepentingan pemerintah yang bergelut di hal-hal praktis “partai politik” di setiap daerah termasuk di sulawesi selatan khususnya Kabupaten Enrekang.

Baca Juga  Apa itu Literasi?

Melalui pemilihan kepala daerah (PILKADA) 2018 dikabupaten Enrekang akan merasakan pesta demokrasi di tahun ini, dan kita berharap pesta demokrasi ini memberikan dampak positif terhadap kualitas pastisipasi politik dimasyarakat sehingga terciptanya pemilih yang cerdas dan pemimpin yang berkualitas.

Kemudian aktivitas politik diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada semua orang yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk menjadi pemimpin di kabupaten enrekang dan masyarakat memiliki kekuatan dalam penentuan kandidat pemimpinnya, namun disadari atau tidak justru yang terjadi adalah partai politik lebih mendominasi dalam penentuan kandidat pimpinan daerah. Sehingga terjadi kemerosotan demokrasi seperti pertarungan kandidat pimpinan daerah dengan melawan kotak kosong.

Pilkada 2018 untuk kabupaten Enrekang akan melawan kotak kosong jika hanya satu kandidat yang berhasil mendaftarkan diri di KPU, dan ini merupakan bukti merosotnya demokrasi dikabupaten enrekang.

Sangat disayangkan pemilihan kepala daerah di enrekang akan diwarnai dengan melawan kotak kosong, dan ini akan menjadi sejarah baru pesta demokrasi di Enrekang. Meresotnya demokrasi dengan melawan kotak kosong dan kaderisasi partai politik yang gagal melahirkan calon pemimpin di kabupaten Enrekang yang mampu berkompetisi dalam pertarungan pimpinan daerah.

Yang terakhir, demokrasi di Enrekang harus segera dibenahi dengan sama-sama memilih dan menentukan sikap politik, serta kerjasama seluruh element yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah untuk berpolitik secara cerdas tanpa merugikan pihak lain. Kemudian partai politik harus mendorong dan menyiapkan kader yang memiliki kualitas dan kapasitas untuk menjadi pemimpin sehingga dapat melahirkan perintahan yang efektif dan efisien untuk kemajuan bumi massenrempulu.

*) Penulis adalah Mahasiswa asal Enrekang yang mengambil studi Ilmu politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Facebook Comments