Home Fajlurrahman Jurdi DETOURNEMENT DE POUVOIR

DETOURNEMENT DE POUVOIR

1021
0
SHARE
Fajlurrahman Jurdi

Oleh : Fajlurrahman Jurdi*

Wewenang, kewenangan, atau kekuasaan, dan dalam hal-hal tertentu seringkali ditulis authority (otoritas), dan seringkali pula ditukar dan ditulis secara tak teratur. Tetapi sebenarnya secara substantif, tidak begitu ada persoalan secara sekilas. Meskipun istilah wewenang atau kewenangan lebih dekat dengan konsep hukum, sedangkan istilah kekuasaan lebih dekat istilah politik.

Ada istilah yang kadang disalahartikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seringkali membuat banyak orang tidur dirumah “bordil penjara” guna mengalami “pendisiplinan” (meminjam istilah Bentham dan Focault), gara-gara istilah itu. Istilah yang dimaksud adalah “detournement de pouvoir”, “willekeur/abus de droit”, dan “wederrechtelijkheid, onrechmatige daad”. Istilah-istilah ini berjalin kelindan antara satu dengan yang lainnya.

“Detournement de pouvoir” berarti “menyalahgunakan wewenang” yang diberikan. Seseorang yang memiliki jabatan, dimana jabatan itu secara hukum diberikan “wewenang”, dan wewenang itu seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tetapi ia menyalahgunakan wewenang tersebut.

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, larangan terhadap “detournement de pouvoir” diatur secara normatif. Ada tiga larangan terhadap detournement de pouvoir, yakni, a. larangan “melampaui Wewenang”; b. larangan “mencampuradukkan Wewenang”; c. larangan “bertindak sewenang-wenang” (willekeur/abus de droit).

Keputusan dan/atau tindakan pejabat/badan yang dikategorikan “Melampaui Wewenang” apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: “melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang”, “melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang”, “bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keputusan dan/atau tindakan pejabat/badan yang dikategorikan “Mencampuradukkan Wewenang” apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: “di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan”, dan/atau “bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan”.

Sedangkan keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan “Bertindak Sewenang-Wenang” apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: “tanpa dasar Kewenangan” dan/atau “bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Terhadap jenis Keputusan dan/atau tindakan tersebut, ada dua jenis Putusan dan/atau Tindakan yang lahir, yakni; “Putusan dan/atau Tindakan tidak sah” dan “Putusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan”. Putusan dan/atau Tindakan tidak sah adalah yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan “Melampaui Wewenang” dan dilakukan secara “Sewenang-Wenang”. Sedangkan Putusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila ditetapkan dan/atau dilakukan dengan “Mencampuradukkan Wewenang”. Syarat untuk dinyatakan “tidak sah” dan “dapat dibatalkan” terhadap suatu Putusan dan/atau Tindakan tersebut harus “telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

Konsep tentang “rechtgeldig beschiking” atau keputusan yang sah dan “niet rechtgeldig beschiking” atau keputusan yang tidak sah, dapat dipilah-pilah lagi ke dalam berbagai konsep. Marbun (1997:132-137) mengingatkan bahwa keputusan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat: pertama, “harus dibuat oleh Organ atau Badan/Pejabat yang berwenang (bevoegd). Pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata Badan/Pejabat yang memutuskan “tidak berwenang?”. Secara konseptual, “tidak berwenang” bila dikaitkan dengan ruang lingkup kompetensi suatu jabatan, maka ada tiga macam bentuk “tidak berwenang (onbevoegdheid), yaitu: (a) “onbevoegdheid rational material”, yakni tidak berwenang karena materi atau persoalan yang dimuat dalam keputusan, tidak merupakan bagian dari kewenangannya (kompetensi absolut). Keputusan demikian dapat berakibat “batal” atau “batal demi hukum”, sehingga akibat keputusan yang batal tersebut, berlaku surut hingga sejak tanggal dikeluarkannya keputusan yang batal itu dan keadaan dikembalikan pada keadaan semula, sebelum dikeluarkannya keputusan yang batal itu (ex tunc). Karena keputusan yang batal itu dinyatakan “tidak sah”, maka segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila keputusan itu “dibatalkan” maka akibat-akibat hukum yang pernah timbul karena dikeluarkannya keputusan dianggap dan diakui pernah ada sampai saat keputusan itu dibatalkan (ex tunc).

Baca Juga  Haidar Majid : Saat Debat, IYL Santai, Keningnya Tak Berkerut

Konsep selanjutnya adalah (b) “Onbevoegheid ratione loci”, yakni suatu keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat yang tidak berwenang membuatnya, karena melampaui atau diluar lingkup wilayah (resort) yang merupakan wilayah wewenangnya. Karena berada diluar wilayah yang bukan merupakan wewenangnya, maka suatu keputusan akan berakibat batal (nietig atau vernietigbaar), dan hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif. Selanjutnya adalah (c) “Onbevoegheid ratione tempori”, yakni suatu keputusan yang dibuat oleh Badan.Pejabat tata usaha Negara yang “tidak berwenang”, karena telah lewat waktunya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, “Keputusan harus diberi bentuk dan harus memuat prosedur pembuatannya (rechtmatige). Artinya harus memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup; “prosedur cara pembuatannya”, bentuk keputusannya” dan “pemberitahuan kepada yang bersangkutan”.

Ketiga, “keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis”. Kekurangan yuridis mengandung unsur-unsur, “penipuan (bedrog)”, “paksaan (dwang) atau Sogokan (omkoping)” dan “kesesatan (dwaling) atau kekeliruan (khilaf). Keputusan yang dikeluarkan yang mengandung unsur-unsur penipuan, paksaan, sogokan, kesesatan atau kekeliaruan (khilaf) dapat berakibat “batal atau dibatalkan”.

Keempat, “Isi dan Tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan Dasarnya (doelmatig).

Selain keputusan yang “sah”, terdapat juga keputusan yang “tidak sah”. Keputusan tidak sah dapat berupa: “Keputusan yang batal karena hukum (van rechtwageneitig)”, “Keputusan yang batal mutlak (absolute nietig)”, “keputusan yang batal nisbi (relatif nietig)”, “keputusan yang dapat dibatalkan (vernietigbaar)” yang dibagi lagi menjadi “absolute vernietigbaar” dan “relative vernietigbaar”.

Menurut Paulus Effendie Lotulung (1993: 15-16), di dalam “yurisprudensi Prancis” ,pengertian “detournement de pouvoir” mencakup tiga macam penyimpangan, yakni; Pertama, “pejabat tersebut telah mengeluarkan suatu beschikking dengan tujuan yang sama sekali tidak berdasarkan pada kepentingan umum”, kedua, “pejabat telah mengeluarkan beschikking dengan berdasarkan kepentingan umum, tetapi bukannya kepentingan umum sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan yang bersangkutan melainkan kepentingan umum yang lain dan berbeda. Dalam hal ini benar-benar terjadi suatu penyimpangan tujuan kepentingan umum. Ketiga, pengeluaran beschiking oleh seorang pejabat yang dengan sengaja telah mempergunakan prosedur lain daripada apa yang telah ditentukkan dalam peraturannya.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Facebook Comments