Home Literasi Anatomi Apatisme Politik

Anatomi Apatisme Politik

66
0
SHARE
Muh. Asratillah S

Oleh : Muh. Asratillah S*

Tahun ini adalah tahun politik, tapi istilah tersebut tak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sebenarnya, mengapa?

Pertama, istilah “tahun politik” akan melahirkan pertanyaan lanjutan, “tahun politik” bagi siapa ?, apakah “tahun politik” tersebut ditujukan bagi semua warga negara dari profesi, kelas ekonomi dan identitas manapun ?, ataukah “tahun politik” hanya bagi para elit parpol, oligark, pengamat, konsultan politik belaka?

Kedua, istilah “tahun politik” seakan-akan memberi kesan kepada kita, bahwa di tahun ini semua warga negara sibuk mengartikulasikan aspirasi politik mereka, semua warga menjadi subjek, dimana parpol-parpol menjangkarkan keputusan-keputusan politik mereka, dimana para tokoh politik meng-asal-kan gagasan-gagasan politik mereka, tapi ternyata belum tentu.

Ketiga, istilah “tahun politik” hanya menggambarkan kesibukan sebagian kecil elit, dan berbondong-bondongnya para pemilih “mencoblos” di bilik suara, dengan kata lain istilah “tahun politik” menjadi sekedar penanda (signifier) dari partisipasi politik yang prosedural an sich.

Lain kata, istilah “tahun politik” tidak serta merta menunjuk pada partisipasi politik optimal nan substansial dari “oerang-oerang kecil” jika kita meminjam istilah Soekarno. Lalu apa dampaknya ? salah satunya adalah “apatisme politik”. Banyak warga yang menganggap tidak pentinanya aktivitas politik, karena dalam benak mereka, politik hanya berkaitan dengan tetek-bengek kertas suara dan partisi bilik suara yang terbuat dari bahan aluminium.

Sebagian besar dari mereka, pesta demokrasi hanyalah ajang unjuk kekuatan, memobilisasi dan mengumpulkan orang di tanah lapang yang di penghujung acara diakhiri dengan membagi-bagikan amplop berisi duit. Bagi mereka tahun politik, hanyalah tahun yang berbeda sedikit dari seremoni 17-an. Jika di acara 17-an yang menghiasi bahu jalan dan pekarangan rumah adalah kibaran umbul-umbul dan bendera merah putih, maka menjelang pemilihan yang menghiasi adalah spanduk, baliho, stiker dan banner para kandidat, dan bisa jadi jumlah atribut kampanye tersebut melebihi jumlah pemilih.

Ada beberapa upaya teoritisasi mengenai sikap apatis terhadap politik, misalnya yang dilakukan oleh Morris Rosenberg. Morris Rosenberg mengemukakan bahwa ada tiga alasan mendasar mengapa orang bersikap apatis terhadap politik.

Pertama, mungkin aktivitas politik adalah ancaman bagi sebagian orang. Alasan ini sebenarnya seringkali muncul dalam lingkungan pemerintahan yang otoritarian, dimana sang penguasa melalui mesin birokrasinya berusaha untuk mengendalikan segala bentuk aspek kehidupan warga nya. Orang-orang yang apatis terhadap politik dikarenakan alasan ini, telah melakukan kalkulasi mental bahwa setiap keputusan politik yang diambil mempunyai resiko besar. Dalam konteks demokrasi, bisa saja ini terjadi di daerah yang birokrat pemerintahan daerahnya seringkali memberikan hukuman terhadap bawahannya (biasanya dimutasi atau nonjobkan) yang memiliki aspirasi politik berbeda dari atasannya. Dalam situasi tersebut keputusan politik yang diambil bukanlah keputusan yang otonom-autentik tetapi keputusan/pilihan yang didorong oleh rasa takut .

Baca Juga  Didatangi Petugas KPU, Cakka Imbau Warga Aktif di Coklit

Kedua, sebagian orang yang apatis terhadap politik, karena menganggap bahwa politik merupakan kerja atau aktivitas yang sia-sia. Anggapan ini cukup banyak terdapat di negara atau daerah yang tingkat kesejahteraannya didominasi kelas menengah ke bawah. Terlibat aktif hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak produktif dan tak menghasilkan apa-apa. Selain itu bisa saja anggapan ini lahir karena realitas konkret politik tak sejalan dengan ekspektasi mereka, politisi dan proses politik tak lagi berpihak pada mereka, mereka merasa ditinggalkan dan tak terwakili oleh keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para elit politik. Contoh yang sederhana adalah soal terbitnya rekomendasi parpol terhadap kandidat kepala daerah tertentu, kita tak pernah melihat satu pun mekanisme di tubuh partai bagaimana menyerap aspirasi harapan politik para konstituennya soal tipe kepala daerah yang mereka inginkan ke depan. Kesepakatan-kesepakatan politik yang dibangun pun, bukan soal bargaining kebijakan atau program yang berpihak pada “oerang-oerang kecil”. Maka wajarlah jika mereka bertanya, “apa arti politik bagi kami” ?.

Alasan ketiga, sikap apatis terhadap politik, juga terkait oleh ketiadaan faktor “yang memacu diri untuk berpartisipasi” atau biasa kita sebut dengan perangsang politik. Morris Rosenberg mengatakan bahwa setiap warga negara harus diasumsikan sebagai makhlukh rasional dalam aktivitas politik. Jika dalam proses politik warga negara tidak mendapatkan nilai lebih, apakah berupa nilai lebih yang sifatnya immaterial maupun material, maka mereka cenderung memandang sebelah mata aktivitas politik. Tapi di sinilah letak paradoksnya, demi untuk memacu partisipasi politik para warga, maka terkadang oknum tertentu menstimulinya dengan pemberian-pemberian karitatif jangka pendek, yang justru akan merugikan demokrasi dalam jangka panjang.

Maka para aktor politik perlu bijaksana dalam hal ini, momen-momen politik (sesederhana apapun itu, mulai dari rakor partai hingga pilpres) harus dijadikan sebagai ajang pendidikan politik yang berkualitas. Karena dalam hal ini Aristoteles benar adanya, bahwa salah satu tolak ukur etika (khususnya politik) adalah ketauladanan. Sambil terus berikhtiar agar partisipasi warga dalam politik semakin optimal dan substansial, para elit harus senantiasa mempertunjukkan perilaku politik yang elegan, komunikasi politik yang santun tapi tetap kritis, serta mempertontonkan usaha keras untuk tetap tegaknya etika politik.

*) Penulis adalah pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Kota Makassar

 

Facebook Comments