Home Politik Rakor Bawaslu Politik Uang Bisa Hancurkan Tatanan Demokrasi 

Rakor Bawaslu Politik Uang Bisa Hancurkan Tatanan Demokrasi 

98
0

MataKita.co, Enrekang – BAWASLU Kabupaten Enrekang menggelar rapat kordinasi penertiban Alat peraga kampanye (APK) dan  Bahan Kampanye (BK) yang dilaksnakan di warkop 89, baru-baru ini, selasa (7/1/2019).

Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua dan anggota Bawaslu Enrekang, Komisioner KPU Enrkang, Kapolres enrekang, DANDIM 1419 Enrekang, Perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu, dan beberapa utusan dari pemda yaitu kepala Badan kesbangpol enrekang, kepala satpol pp dan damkar enrekang, kadis perhubungan, kadis lingkungan hidup dan  kadis TARKIM-TR kab.enrekang, Kasat Lantas dan Kasat Intel Polres Enrekang, Ketua Panwascam se Kab. Enrekang dan Media.

Saat memaparkan materinya, ketua KPU Enrekang Haslipah, megatakan bahwa Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengefektifkan pengawasan  pemilu oleh Bawaslu, sehingga pihak KPU sangat menerima masukan dan kritikan dari seluruh warga masyarakat terkait APK dan BK yg terpasang tdk sesuai aturan, kedua iapun menegaskan agar parpol segera mengevaluasi rekap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilihan umum (Pemilu) 2019 yang kemudian akan di audit oleh akuntan publik pada laporan penggunaan dan pengeluaran dana kampanye.

“Kami berharap agar peserta pemilu segera menghubungi KPU terkait laporan dana kampanye, jgn nanti pada batas waktu yg telah ditentukan berdasarkan tahapan baru semua sibuk mengurusi laporan dana kampanyenya, jika ini tidak di seriusi oleh parpol apalagi terlambat melaporkan nantinya bisa berimbas pada diskualifikasi peserta pemilu.” Tegasnya.

Selanjutnya Suardi Mardua selaku Pimpinan Bawaslu Enrekang Kordiv. Hukum dan Penanganan Pelanggaran mengingatkan, selain dana kampanye, yang perlu diperhatikan yakni pemasangan APK dan BK oleh peserta pemilu. Perwakilan Parpol yg hadir agar menyampaikan kepada semua caleg, tim, pelaksana dan petugas kampanyenya agar memasang APK sesuai titik yg telah ditentukan KPU serta tidak menyebar bahan kampanye diluar kegiatan kampanye dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah STTP kepada kepolisian apabila ada kegiatan kampanye yg dilakukan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang Uli Nuha menambahkan bahwa, yang menjadi momok bagi kita semua adalah perosalan politik uang.

“kalau pelanggaran APK dan BK sanksinya adalah pelanggaran administrasi seprti pencopotan APK dan BK, tetapi berbeda dengan politik uang yang akan menghancurkan tatanan demokrasi dan menjadi cikal bakal munculnya korupsi.” Tuturnya.

Ketika Peserta pemilu tertib memasang APK, menyebar BK, laporan dana kampanye dan menolak politik uang, penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dg berintegritas, ASN, TNI, POLRI, Kepala Desa dan Aparatnya, BPD, Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Netral, serta Masyarakat pemilih juga siap untuk bersama sama menolak Politik Uang maka kita akan menjalankan Demokrasi yang berintegritas pula khususnya di Kabupaten Enrekang. (Bang El)

Facebook Comments