Home Mimbar Ide Golput, Demokrasi atau Hak Warga Negara?

Golput, Demokrasi atau Hak Warga Negara?

276
0
SHARE
M. Aris Munandar

Oleh : M. Aris Munandar*

Warga negara adalah salah satu unsur penting dalam kemajuan suatu negara dari berbagai aspek. Cikal bakal terbentuknya komponen tujuan negara adalah karena keberadaan warga negara selaku pemegang hak dan kewajiban. Tentunya, hak tersebut perlu diberikan perlindungan secara yuridis. Dengan adanya hak yang melekat pada warga negara khususnya warga negara Indonesia, memberikan peluang kepada setiap warga negara tersebut untuk mengekspresikan pelaksanaan hak tersebut secara komprehensif.

Secara definisi, hak memiliki arti yang cukup luas. Penulis mengambil satu pandangan terkait definisi hak yang dikemukakan oleh LG. Saraswati. Sebagaimana dikutip dalam buku “Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atau Kebebasan Bergama” yang ditulis oleh Adam Muhshi, mengemukakan:

“Hak adalah hasil olah akal budi yang sangat kompleks yang terdiri dari berbagai unsur yang perlu dipahami sendiri-sendiri terlebih dahulu.”

Untuk lebih memahami pemaknaan hak, dikutip dalam buku yang sama, Philipus M. Hadjon seorang ahli tata negara dan administrasi Universitas Arilangga (Unair) mengemukakan bahwa inti yang terkandung di dalam hak yaitu adanya suatu tuntutan (claim). Sehingga dapat dipahami bahwa ketika berbicara hak maka kita berbicara tentang tuntutan, tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan untuk memenuhi segala kepentingan warga negara secara komprehensif dari berbagai aspek salah satunya adalah pada aspek poltik (political right).

Indonesia selaku negara yang memberikan legitimasi kedaulatan berada di tangan rakyat melalui konstitusinya, yakni pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konstitusi selaku hukum tertinggi di dalam suatu negara, tentunya akan senantiasa dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan guna mewujudkan tujuan yang telah dimuat dalam konstitusi itu oleh setiap negara manapun. Tak terkecuali negara Indonesia yang kedaulatan rakyatnya itu telah diuraikan dalam konstitusinya. Sehingga kedaulatan bukan hanya sebagai status keberadaan rakyat atau warga negara, melainkan kedaulatan tersebut merupakan tumpuan negara dalam membangun demokrasi secara parsial.

Kedaulatan warga negara Indonesia diaktualisasikan melalui mekanisme politik, di mana setiap warga negara Indonesia diberikan hak pilih atau politik untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif dan responsif. Oleh karena itu, untuk memperkuat landasan hukum terkait jaminan hak pilih atau politik tersebut, maka dibentuklah beragam regulasi. Salah satunya adalah di atur dalam Pasal 25 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menguraikan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang secara bebas untuk ikut serta dalam pemenuhan haknya terkhusus pada aspek politik.

Golput dan Hak Warga Negara

Istilah golput memiliki definisi bahwa seseorang dalam aspek politik tidak menggunakan hak pilihnya. Golput sudah sejak lama tumbuh dan mengakar pada diri warga negara Indonesia, yang merupakan akibat ketidakpercayaan masyarakat pada setiap calon-calon pemerintah atau penguasa yang akan menjalankan roda kepemimpinan dalam negara Indonesia.

Pemaknaan bahwa golput merupakan bagian dari hak warga negara merupakan suatu hal yang tidak dapat dipersalahkan secara mutlak. Karena fiolosofi hak adalah adanya kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak tersebut. Sehingga acap kali kita dipersulit dengan perbincangan antara golput dalam kaitannya dengan hak. Walaupun pada dasarnya, dengan tidak menggunakan hak pilih alias golput itu sama saja dengan mengabaikan terciptanya demokrasi yang partisipan, sehingga menghilangkan eksistensi tipe budaya politik partisipan yang merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam setiap kehidupan poltik suatu bangsa.

Baca Juga  Setelah Cuti Kampanye, IYL Aktif Kembali Urus Kemanusiaan

Dinamika dan perkembangan golput tidak pernah redah atau padam, berdasarkan data golput pada Pemilihan Presiden tahun 2004 pada putaran pertama Pilpres 2004, angka golputnya sebesar 21,8 persen dan menjadi 23,4 persen pada putaran kedua. Beberapa tahun kemudian, pada Pilpres tahun 2009 golput kembali meningkat hingga 4,9 persen menjadi 28,30 persen. Selanjutnya pada Pilpres tahun 2014 golput mencapai 29,01 persen. (Sumber: tirto id).

Angka golput tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun ketahun, ini menunjukkan bahwa kesadaran warga negara terhadap hak pilihnya masih sangatlah kurang. Bahkan hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya marwah demokrasi yang sesunggunya. Demokrasi pada dasarnya menghendaki adanya perputaran pergantian kekuasaan melalui jalur politik yang mengikutsertakan secara aktif anggota masyarakat selaku warga negara dalam kegiatan politik tersebut. Sehingga golput memang dapat dikatakan sebagai hak warga negara, tetapi hak untuk golput tersebut justru akan menghilangkan marwah demokrasi serta mendegradasi kepedulian warga negara terhadap hak politik yang telah dijamin oleh konstitusi.

Konsepsi Demokrasi Sebagai Partisipasi Politik Warga Negara

Terkait pengertian demokrasi, penulis akan bertendensi pada pandangan Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus di dalam bukunya “Demokrasi dan Kepemimpinan islam: suatu perbandingan”, mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu system pemerintahan yang mengandungi atau mengamalkan ciri kuasa tertinggi sebuah pemerintahan demokrasi terletak ditangan rakyat dan ia tidak boleh dipusakai. Artinya demokrasi itu merupakan suatu hak yang fundamental dan bersifat bebas untuk digunakan oleh setiap warga negara yang hidup dalam negara demokrasi.

Indonesia merupakan negara demokrasi, hal ini dibuktikan adanya pengaturan tentang hak-hak untuk mengemukakan pendapat dimuka umum yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Itu menunjukkan bahwa negara Indonesia sangatlah demokratis, sebagaimana syarat-syarat negara demokrasi yaitu adanya perlindungan konstitusional dan kebebasan menyatakan pendapat.

Kebebasan berpendapat itu bisa diaktualisasikan melalui bentuk apapun, salah satunya adalah ikut serta dalam menyukseskan perhelatan politik sebagai upaya pergantian kekuasaan atau pemerintahan. Melalui partisipasi politik masyarakat selaku warga negara akan menunjang terciptanya negara Indonesia yang demokratis secara utuh. Bukan hanya melihat aspek penggunaan hak secara passif (golput), melainkan menggunakan hak tersebut untuk mencapai negara demokrasi yang masyarakatnya memiliki partisipasi politik sangat tinggi. Peranan warga negara sangatlah penting dalam memajukan suatu bangsa, baik melalui jalur sosial, ekonomi, budaya, maupun dengan melalui jalur politik dengan menggunakan hak pilihnya.

Sehingga dapat dicermati, bahwa golput merupakan bagian dari hak bagi setiap masyarakat. Tetapi, hak tersebut bukan merupakan sebuah tendensi utama untuk melegitimasi pandangan bahwa golput bagian dari demokrasi. Karena, demokrasi pada prinsipnya adalah adanya masyarakat yang secara aktif dalam ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam menentukan arah pemerintahan atau kekuasaan selanjutnya, hal ini karena “Keberpihakan Itu Penting”.

*) Penulis adalah Sekretaris Jenderal KAMMI Komisariat Sosial Humaniora Universitas Hasanuddin Periode 2018/2019

Facebook Comments