Home Berita DPRD Pertanyakan Enam Kewenangan Bupati Gorut Dalam Hak Interpelasi

DPRD Pertanyakan Enam Kewenangan Bupati Gorut Dalam Hak Interpelasi

0
Suasana Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara dalam rangka penjelasan bupati terhadap materi hak interpelasi DPRD, berlangsung di ruang sidang (Selasa, 12/1/2021). (FOTO RISMK)
ADVERTISEMENT

DPRD Gorontalo Utara mempertanyakan enam kewenangan Bupati Indra Yasin selaku kepala daerah tersebut.

“Beliau seorang kepala daerah, tidak mungkin di ‘hearing’ (dengar pendapat) maka DPRD menggunakan hak interpelasi meminta penjelasan bupati terkait 6 kewenangannya yang dinilai perlu dijelaskan secara detail,” ujar Matran Lasunte, juru bicara pansus hak interpelasi DPRD, Selasa.

Melalui rapat paripurna DPRD dalam rangka penjelasan bupati terhadap materi hak interpelasi DPRD, yang dipimpin ketua DPRD Djafar Ismail, dihadiri Wakil Bupati Thariq Modanggu, para anggota DPRD, Sekda Ridwan Yasin dan pejabat eselon II di daerah itu.

Matran mengurai materi interpelasi yaitu penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan dan pelantikan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dimana bupati Indra Yasin melantik Sarce Kandau namun dilakukan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri sehingga bertentangan dengan pasal 83A ayat (2) Undang-undang nomor 24 tahun 2013.

Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan Bupati/Wali kota melalui Gubernur.

Penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan pada pelantikan pejabat daerah tanggal 3 Januari 2020.

Terdapat PNS dalam jabatan sebagai salah satu kepala Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diketahui tidak memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau diploma sebagaimana ketentuan pasal 54 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan pejabat sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Gerbang Emas.

Diantaranya kesalahan pengangkatan direktur saat ini tidak memiliki pendidikan sarjana strata 1, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat 2 huruf d Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016.

DPRD juga mempertanyakan materi dan pengajuan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena keterlambatan pemasukan dokumen ke DPRD.

Serta keterlambatan pengajuan dan penetapan persetujuan bersama APBD TA 2021, menyebabkan pengajuan rancangan APBD oleh bupati kepada DPRD melewati batas waktu pengajuan rancangan APBD sesuai ketentuan paling lambat minggu ke II bulan September dan batas waktu persetujuan bersama APBD oleh DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 November atau paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Penyalahgunaan wewenang kerja sama daerah pengelolaan objek wisata Pulau Saronde.

Bahwa bupati telah melakukan kerja sama dengan PT Gorontalo Alam Bahari dalam pengelolaan Pulau Saronde tanpa persetujuan DPRD, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2007 yang berlaku saat itu.

DPRD pun melayangkan surat nomor 170/DPRD.Kab-Gorut/191/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017.

Dalam rekomendasinya, meminta bupati agar membatalkan atau mencabut perjanjian kerja sama daerah tersebut namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti padahal kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paripurna interpelasi tersebut dimulai tepat pukul 14.00 Wita, berakhir pukul 17.45 Wita, berjalan kondusif dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19.*

Facebook Comments
ADVERTISEMENT