Beranda Mimbar Ide Belajar dari 2019, untuk Pemilu Serentak 2024 yang Bermartabat

Belajar dari 2019, untuk Pemilu Serentak 2024 yang Bermartabat

0

Oleh Taufik Hidayat*

Pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Jabatan eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui Pemilu dipundaknya ada bayang-bayang ribuan, bahkan jutaan harapan rakyat yang dipercayakan kepadanya. Mematiskan penyelenggaraan Pemilu yang berkulitas menjadi harapan banyak pihak. Pemilu yang berkulitas akan melahirkan pemimpin yang diharapkan dan dicita-citakan oleh rakyat. Teringat ungkapan yang digaungkan untuk melawan semboyan Vox Rei, Vox Dei bahwa Suara Raja adalah Suara Tuhan yaitu Vox Popoli Vox Dei bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Suara tuhan menjelma dalam kemurnian suara rakyat.

Proses penyelenggaraan Pemilu yang telah berjalan menjadi awal untuk memastikan setiap suara rakyat. Karena setiap suara rakyat terdapat harapan besar yang dititipkan oleh rakyat. Maka memastikan suara rakyat tersalurkan adalah memastikan harapan rakyat terus hadir menyemai kehidupan kebangsaan kita.

Penyelenggaran Pemilu merupakan hal teknis, maka dari itu sangatlah penting untuk menyiapkan segala hal menyambut pesta demokrasi ini. Jangan sampai sukacita Pemilu menjadi dukacita seperti yang terjadi pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Muktlak harus dilakukan. Hal demi penyelenggaraan pemilu yang semakin baik.

Pada Pemilu serentak 2019 pemungutan dan penghitungan suara ditambah Pemilu Presiden diserentakkan penyelenggaraannya dengan Pemilu legislatif maka beban penyelenggaraan bertambah berat karena bertambahnya surat suara untuk presiden dan wakil presiden ditambah waktu penghitungan surat suara yang terbatas. Beban kerja yang harus dijalankan petugas pemilu di tingkat bawah di TPS bertambah berat. Inilah salah satu penyebab setidaknya 894 petugas pemilu meninggal dunia akibat kelelahan dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu damai namun paling banyak menelan tumbal dalam sejarah kepemiluan Indonesia. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi mendasar bagi KPU dalam menyambut 2024. Jangan sampai jatuh pada lubang yang samam karena Jatuh pada lubang yang sama adalah kebodohan.

Selain jatuhnya korban dari penyelenggara. Permasalahan tingginya suara tidak sah juga harus diperhatikan, berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU, terdapat total suara tidak sah sebesar 17.503.953 pada pemilu anggota legislatif, jika dibandingkan dengan total jumlah pengguna hak pilih sebesar 157.475.213, persentase suara tidak sah terbilang sangat besar, yakni 11,12%. Tingginya persentase suara tidak sah ini akan bermpilkasi pada aspek representatif dan legitimasi keterpilihan. Tingginya surat suara tidak sah di pemilu legislatif  2019  disebabkan oleh sulitnya pemilih memberikan suara di lima surat suara pada satu pemilihan. Kesulitan memberikan suara ini bertentangan dengan pertimabangan konstitusional MK dalam pengujian UU No 7 Tahun 2017, dimana dalam 5 poin pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan desain keserentakan salah satu yang ditegaskan oleh MK adalah menentukan desain keserentakan haruslah memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih memberikan hak pilihnya. Hal ini bertujuan agar peneyelenggaraan pemilu partisipatif dan hasilnya memiliki legitimasi yang kuat. Hal tentunya menjadi catatan penting yang harus diperhatikan KPU untuk merumuskan desain atau formulasi pemungutan suara yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memberikan hak pilihnya.

Terkait bagaimana teknis keserentakan pemilu, UU 7 Tahun 2017 dan beberapa putusan MK hanya mempersyaratkan bahwa Pemilu yang konstitusional adalah pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Maka pada aspek inilah KPU harus mampu merumuskan konsep untuk mengatasi permsalahan teknis penyelenggaraan Pemilu secara khusus terkait pemungutan suara, surat suara, dan kotak suara, karena KPU memiliki senjata pamungkas yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Desain kerentakan Pemilu 2024 hampir dipastikan sama dengan Pemilu serentak 2019, karena tidak ada perubahan terkait keserentakan dalam UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Maka yang dapat dilakukan adalah membenahi aspek teknis dengan PKPU. Pemungutan suara secara Online  terbatas dapat menjadi solusi taktis. Online terbatas yang dimaksud adalah hanya dilaksanakan pada ibu kota provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki akses teknologi informasi yang cukup.

*) Penulis adalah Pemerhati Pemilu

Facebook Comments
ADVERTISEMENT