Beranda Berita Diduga “Slepet” Anggaran Bankeu Milyaran Rupiah, Oknum Pimpinan Partai Di Kabupaten Brebes...

Diduga “Slepet” Anggaran Bankeu Milyaran Rupiah, Oknum Pimpinan Partai Di Kabupaten Brebes Akan Dilaporkan Ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dan KPK Oleh Warga

0

Matakita.co, Jawa Tengah-Setelah viral salah satu Pimpinan Partai Nasional menggaungkan istilah “slepet” sebagai bentuk langkah santri dalam membangunkan tidur, menggerakkan yang loyo dan mengingatkan yang lalai menjadi jargon kampanye yang disenangi masyarakat, lain halnya yang terjadi di Kabupaten Brebes.

 

Setidaknya, masyarakat di 5 Desa di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes geram bahwa Dana Bankeu Kabupaten Brebes Tahun 2022 diduga di “slepet” salah satu Pimpinan Partai dan Anggota Legislatif asal Brebes dengan inisial Z hingga pembangunan tidak terlaksana dengan jumlah total 5 Desa mencapai milyaran rupiah. Salah satunya di Desa Kedungbokor, Z menggondol uang rakyat melalui program Bankeu tahun 2022.

Masyarakat menggeruduk Kantor Kecamatan Larangan meminta pertanggungjawaban Dana Bankeu Desa Kedungbokor 3-5-2023

senilai Rp 470.000.000. Bersama Aktivis Anti Korupsi dan Pengacara salah satu LBH dari Purwokerto, langkah tercela yang tidak sesuai narasi perubahan oleh Z ini akan dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan KPK sebagai aparat yang berwajib menangani kasus ini. 

 

“Aksi “Slepet” yang jadi jargon nasional dalam rangka menciptakan narasi perubahan kearah yang lebih baik justru diaplikasikan dengan langkah menggondol uang rakyat di Desa Kedungbokor beserta dugaan 4 desa lain di Kecamatan Larangan, sehingga program desa yang bernilai ratusan juta rupiah tidak berjalan dan uang raib akibat digondol Wakil Rakyat dengan inisial Z, yang juga salah satu pimpinan partai yang sangat Islami” ujar Kusworo salah satu warga Kedungbokor yang mendampingi awak media melakukan investigasi. 

 

Dari keterangan warga yang dihimpun awak media, perwakilan masyarakat dari 5 Desa yang geram akibat program desa yang tidak jalan dengan total uang milyaran rupiah raib tersebut hendak melaporkan masalah tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan KPK dengan didampingi aktivis anti korupsi nasional dan pengacara dari salah satu Lembaga Bantuan Hukum di Purwokerto. 

 

“Kami tergerak hati untuk turun menyikapi kasus ini setelah adanya laporan warga Larangan yang program di Desa nya diduga dilarikan oleh saudara Z, sehingga merugikan 5 desa senilai milyaran rupiah dan menyebabkan salah satu Kepala Desa mundur dari jabatannya serta harus berurusan dengan aparat yang berwajib” ujar AA pengacara dari salah satu LBH yang enggan disebutkan namanya sebelum konfrensi pers pelaporan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan KPK. 

 

Selama beberapa hari ini kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi perihal kasus tersebut, Alhamdulillah bersama masyarakat Larangan dan aktivis anti korupsi kami sangat dibantu. Bahkan masyarakat juga menuturkan bahwa dana tersebut sebagian dibawa Z kepada seorang Dukun Pengganda Uang berinisial T dalam rangka kepentingan pribadi. Alih-alih mendapatkan uang yang berganda, justru uang tersebut “dislepet” oleh Dukun T yang merupakan residivis kasus yang sama. 

 

InsyaAllah akhir Januari 2024 kami akan laporkan permasalahan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan KPK, masyarakat sebenarnya hanya ingin proyeknya berjalan namun karena sudah menunggu lebih dari setahun bolak balik kerumah mewah Z tidak ada jawaban dan iktikad baik dari Z mengembalikan dana proyek masyarakat tersebut, sehingga terpaksa kita tempuh jalur hukum. Dari satu kasus ini malah kami mendapatkan pengaduan dari masyarakat lain yang di desanya terjadi hal yang hampir sama dengan pelaku yang sama. Bahkan yang lucu ada salah satu masyarakat yang mengirimkan foto salah satu oknum pimpinan partai ini bersama seorang pria sedang berduaan.

 

“Untuk kasus proyek masyarakat di Kedungbokor dan 4 Desa lainnya kami akan bantu namun kami lengkapi dulu bahan hukum untuk melapor, untuk masalah foto bersama pria saya tidak mau berkomentar karena saya hanya fokus pada kasus dugaan korupsi atau penggelapan ini saja” imbuh Alumni Magister Hukum Kampus Negeri di Purwokerto ini. 

 

Kami masih melakukan penelusuran untuk Bankeu Tahun 2022 di Kecamatan Larangan seperti Desa Karangbale Rp 1.000.000.000, Larangan Rp 2.079.000.000, Kamal Rp 300.000.000, Pamulihan Rp 500.000.000. Dari laporan masyarakat kebanyakan bermasalah dan lagi-lagi ada campur tangan Z

Facebook Comments