Beranda Hukum Integrasi Perspektif dan Solusi Penyelesaian Konflik Agraria: Kasus PT Vale VS Perkebunan...

Integrasi Perspektif dan Solusi Penyelesaian Konflik Agraria: Kasus PT Vale VS Perkebunan Merica Masyarakat Loeha Raya

0

Oleh : Jelita Septiani Aprisal, S.H.*

Matakita.co, Makassar- Ekspansi yang dilakukan oleh PT Vale Indonesia (yang selanjutnya disingkat PT Vale) sejak tahun 1968 dengan terbitnya Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan nikel yang pada saat itu PT Vale masih bernama PT. International Nickel Indonesia (INCO), lalu kontrak ini diperbaharui lagi pada tahun 1996 dan berlaku hingga tahun 2025. Kewenangan untuk melakukan eksplorasi di kawasan hutan di Tanamalia diberikan kepada PT Vale juga melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK850MenLHK/Setjen/PLA.0/10/2021. Konsensi tersebut memuat hak dan kewajiban PT Vale mengelola kawasan yang terletak di Blok Tanamalia, tepatnya di wilayah Loeha Raya dengan luas sekitar 17.776,78 Ha. Olehnya itu kemudian pada akhir tahun 2022, PT Vale kembali melakukan eksplorasi ekstensif di Blok Tanamalia dengan melakukan pengeboran di berbagai lokasi seperti areal perkebunan merica milik warga. Masuknya kawasan perkebunan merica milik ribuan masyarakat Loeha Raya ke dalam wilayah konsesi PT Vale ini sangat berdampak buruk pada ekonomi, lingkungan hidup dan sosial komunitas Pekebun merica dan perempuan. Penduduk Loeha Raya sangat bergantung pada perkebunan merica, hal ini dibuktikan dengan data hampir 90% masyarakat bekerja sebagai Pekebun merica yang telah dilakukan masyarakat sejak tahun 1930 dan massif dilakukan hingga sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian WALHI pada September 2023 merincikan nilai evaluasi dari perkebunan merica masyarakat Loeha Raya bernilai sekitar Rp 1.161.116.100.000 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah). Perhitungan angka ini akan menjadi acuan kerugian masyarakat Loeha Raya dengan adanya usaha pertambangan. Selain itu, aktivitas pertambangan PT Vale di Blok Tanamalia juga akan mempengaruhi perubahan bentang alam di Blok Tanamalia, kelestarian flora dan fauna yang harus dilindungi, serta kualitas sumber mata air dan ekosistem perairan. Sehingga aktivitas pertambangan nikel pada lahan pertanian merica yang dikelolah oleh masyarakat menyebabkan hilangnya lahan yang menjadi sumber penghasilan dan  berakhir terjadinya konflik perebutan lahan. Adapun faktor penyebab terjadinya konflik ini didasari pada masalah komunikasi, yang di mana sebelum melakukan eksplorasi, pihak PT Vale mengadakan pertemuan dengan pihak pemerintah dan warga, pertemuan ini dinamakan ”Forum Koordinasi Pemangku Kepentingan” yang diklaim PT Vale sebagai bentuk penerimaan atau pembukaan jalan bagi aktivitas pertambangan di Blok Tanamalia. Namun forum ini hanya melibatkan satu kepala desa dari wilayah Loeha Raya, dengan begitu forum ini dianggap tidak mewakili masyarakat lima desa wilayah Loeaha Raya yakni Desa Bantilang, Desa Rante Angin, Desa Tokalimbo, Desa Masiku, dan Desa Loeha. Warga yang awalnya dianggap sebagai perwakilan forum juga akhirnya menarik diri sebagai bentuk kekecewaan terhadap PT Vale dan menganggap bahwa forum tersebut hanyalah legalitas yang dipaksakan oleh perusahaan.

Tidak hanya itu, aktivitas eksplorasi PT Vale juga membuat resah masyarakat dengan menggaggu aktivitas perkebunan. PT Vale mulai memasang patok di beberapa kebun milik warga bahkan sampai melakukan kegiatan pengeboran, salah satu warga bernama Mama Ima (yang tergabung dalam Pejuang Perempuan Loeha Raya) mengaku melihat dua orang kontraktor dari PT vale melakukan pengukuran lahan tanpa izin dan komunikasi kepada pemilik rumah kebun. Maka dari itu, perlakuan PT. Vale terhadap masyarakat Loeha Raya sangat jauh dari ‘citra’ yang selama ini mereka bangun sebagai perusahaan yang taat dan menerapkan konsep sustainable mining dan Good Mining Practice. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi merupakan modal utama dalam melakukan proses sosialisasi. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka kemungkinan timbulnya konflik semakin besar, dikarenakan maksud dan tujuan yang disampaikan tidak sepenuhnya didengar akibat komunikasi yang kurang baik.

Sementara itu, dari PT Vale sendiri mengklarifikasi bahwa  telah ada temuan 2500 Ha lahan yang dibuka tanpa izin oleh masyarakat Loeha Raya, Lahan itu umumnya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan merica, padahal itu tidak seharusnya dilakukan pada Blok Tanamalia yang dikelola oleh PT Vale. Hal ini turut menyebabkan terjadinya konflik agraria yang melibatkan PT Vale di Blok Tanamalia dengan masyarakat Loeha Raya sebagai pemilik perkebunan merica, konflik yang terjadi ini secara horizontal karena kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang relatif sama. Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Inti dari konflik ini adalah sengketa pertanahan yang bersifat administratif khususnya dibidang pengurusan hak, komunikasi yang buruk antara kedua belah pihak, dan adanya pembukaan lahan tanpa izin oleh masyarakat setempat, serta polemik PT Vale diberikan Kontrak Karya (KK) dan SK kementrian KLHK sebagai hak atau izin ekspansi usaha pertambangan yang merugikan hak masyarakat yang bergantung pada perkebunan merica wilayah Loeha Raya yang masuk dalam konsesi PT Vale di Blok Tanamalia.

ATURAN HUKUM

Konflik agraria antara pemilik perkebunan dan usaha pertambangan menjadi perlu dilihat aturan hukum yang mengatur permasalahan ini agar dapat diketahui bagaimana konflik kepentingan yang terjadi antara kedua belah pihak, dalam hal ini menguraikan kedudukan pihak yang kuat dan pihak yang lemah dari sisi aturan hukum. Pihak pertama yakni PT Vale, posisi hukumnya yang kuat sebagai Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan menerima konsesi dari pemerintah untuk melakukan usaha pertambangan. Berdasarkan pada Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah dijelaskan pada pasal 38 ayat 3, bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Sehingga telah mengindikasikan bahwa PT Vale telah diberi hak dan kewajiban yang secara jelas untuk melakukan eksplorasi pertambangan di Blok Tanamalia sesuai SK850MenLHK/Setjen/PLA.0/10/2021.

Dilansir dari laman pemberitaan resmi PT Vale 11 September 2023, PT Vale justru merasa dirugikan dengan adanya temuan sekitar dua juta tiang merica milik masyarakat Loeha Raya berdiri di kawasan Blok Tanamalia. Tentu saja hal ini menghambat aktivitas eksplorasi, pihak PT Vale dengan tegas berlindung pada aturan hukum bahwa kondisi ini telah melanggar ketentuan pada Pasal 92 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2023 dalam UU NO. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa, melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha maka pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp. 5 miliar. Sementara PT Vale mengantongi Izin Usaha Pertambangan, Sesuai Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976 tentang sinkronisasi tugas-tugas keagrariaan mengatur bahwa pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah maka hak pertambangan harus diutamakan. Sejalan dengan apa yang diamanatkan pasal 26 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan yang dengan tegas mengatur bahwa yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, sehingga dengan kuasa pertambangan yang telah dimiliki PT. Vale dapat melakukan usaha pertambangan dan dengan membayar ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dalam hal ini pekebun merica Loeha Raya.

Sementara itu, pihak kedua yakni masyarakat Loeha Raya yang sebagian besarnya berprofesi sebagai pekebun merica sekaligus pemilik perkebunan pada daerah konsesi PT Vale, pihak ini posisi hukumnya yang lemah sebab berdasarkan pada aturan yang mengatur tentang lahan-lahan produktif masyarakat yang berada di wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Vale, pada pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No.18 tahun 2004 tentang perkebunan menyatakan bahwa (1) Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. (2) kewajiban memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikecualikan bagi pekebun. Adapun dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan merica ini, luas tanahnya minimal 5 Ha karena hanya dianggap sebagai pekebun, mereka hanya harus menerima ganti kerugian jika wilayahnya masuk ke dalam konsesi pertambangan PT. Vale. Adapun dalam pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 162 ini dianggap rentan mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia yang terkena dampak pertambangan. Pasal 162 tidak mengayomi masyarakat terdampak yang memperjuangkan hak dan aspirasinya

Namun yang dilakukan oleh pekebun merica di wilayah Loeha Raya, atas dasar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambang, menolak aktivitas pertambangan PT Vale dengan aturan hukum, pasal 70 UU 32 tahun 2009 tentang PPLH menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. UUD RI Tahun 1945, pasal 33 ayat (3) menunjukkan bahwa hak masyarakat Loeha Raya sebagai rakyat indonesia atas tanah, diakui dan dilindungi oleh negara. Maka dari itu masyarakat Loeha raya menginginkan presiden merevisi Kontrak Karya (KK) PT Vale di Blok Tanamalia, menghapus konsesi pertambangan PT. Vale, dan melindungi perkebunan merica masyarakat juga secara sosial dan ekologi. Sedangkan kepada PT Vale agar menghormati sikap dan permintaan masyarakat menolak keras ekspansi pertambangan, menghentikan rencana perluasan, menghentikan aktivitas eksplorasi, menghentikan pelibatan TNI/POLRI dan mendahulukan cara-cara berdialog, serta menyetujui permintaan masyarakat menghapus konsesi pertambangan PT vale di Blok Tanamalia.

SOLUSI PENYELESAIAN

Adapun usulan penyelesaian yang tepat dalam konflik agraria ini adalah, dilakukannya Dialog terbuka dan perundingan antara pekebun merica wilayah Loeha Raya dan PT Vale bersama pihak pemerintah setempat, hal ini sebagai langkah awal yang penting untuk sosialisasi dan komunikasi secara baik dalam mengemukakan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Melakukan mediasi dengan menghadirkan mediator yang independen agar memfasilitasi pembicaraan antar pihak, dengan mengidentifikasi kepentingan yang harus terpenuhi secara proporsional, baik yang bersifat materiil dan immateriil, serta mengurangi ketegangan. Harus ada penentuan batas dan pemetaan lahan yang jelas antara perkebunan dan areal pertambangan agar tercipta kerangka kerja yang solid yakni peruntukan ruang menjadi jelas. Mengedepankan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat lokal, PT Vale harus bertanggungjawab atas potensi perusakan lingkungan dan mempertimbangkan hak atas tanah, penggunaan lahan, dan partisipasi masyarakat Loeha Raya dalam pengambilan keputusan. Tentunya juga PT Vale bukan hanya harus mengganti kerugian, melainkan harus memberikan alternatif mata pencaharian, bukan hanya menjanjikan pekerjaan dengan bergabung ke perusahaan, sebab belum tentu skill yang mereka miliki akan sebanding dengan kebutuhan SDM PT Vale. Usulan penyelesaian ini harus dijalankan dengan hati-hati, inklusif dan adil bagi para pihak. Perlunya integrasi perspektif keterlibatan LSM, Mediator, dan Pemerintah, dapat memfasilitasi penyelesaian secara adil dan berkelanjutan bagi PT Vale dan pekebun merica wilayah Loeha Raya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Facebook Comments