Oleh : Asratillah*
Dalam beberapa hari ini, dari begitu banyaknya politisi ataupun aktivis yang saya temui, mereka mengeluhkan hal sama yakni semakin banalnya politik uang. Para caleg yang kemungkinan besar mendapatkan kursi ataupun yang tidak, sama-sama dibuat kapok oleh semakin mahalnya ongkos politik di pemilu 2024 dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Lalu akhirnya kami bertengger pada pertanyaan yang sama, kenapa bisa semakin mahal? Kemudian kami mencoba meraba-raba mencari jawaban. Pertama, ada beberapa kawan yang menyalahkan perilaku politik para pemilih yang semakin “mata duitan” atau semakin “pragmagtis”.
Tidak sedikit caleg gagal mengeluhkan betapa pemilih sudah terang-terangan meminta sejumlah uang untuk dibarter dengan suaranya, suara keluarganya dan tetangga-tetangganya. Seakan-akan dalam benak pemilih, jika berhadapan dengan para caleg maka suara untuk mereka alat tukarnya adalah uang.
Namun menurut saya, jawaban tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Ini bukan hanya soal pemilih yang semakin ptagmatis tetapi juga didorong oleh faktor kedua, yakni tipisnya ketidak percayaan publik pada niat baik penyelenggara negara.
Kehidupan yang sulit dimana biaya hidup serasa melambung, ditambah gaya hidup yang jomplang antara si kaya dengan si miskin, serta kejahatan korupsi yang semakin marak. Belum lagi pelayanan publik yang tidak optimal, membuat para pemilih (terutama yang secara pendidikan hanya lulus bangku SMP) semakin beriorientasi jangka pendek.
Pemilih kita tidak lagi percaya dengan janji-janji para caleg ataupun calon kepala daerah yang berjangka waktu panjang, pemilih hanya mempercayai (sekaligus menunggu) pemberian berupa uang dan barang dari cakada dan celag sehari sebelum pemilihan.
Ketiga, tidak sedikit di antara kawan-kawan saya yang mengatakan bahwa sistem pemilihan kita lah yang terlalu kompetitif alias menyerupai “pasar bebas”. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilihan akan sangat kompetitif dan suara pemilih akan menjadi komoditi langka. Sebagaimana yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi dasar, kelangkaan (scarcity) menjadi penentu harga komoditi. Semakin tinggi kompetisi dan kelangkaan maka harga (price) semakin tinggi.
Tidak ada yang salah dengan kompetisi dalam politik. Cuman politik jauh berbeda dengan bisnis, politik jauh lebih kental secara etik dibanding bisnis. Jikapun melibatkan uang dalam politik itu hanya pelengkap bagi tujuan politik bersama yang ditetapkan oleh komunitas politik. Sehingga bagi sebagian kawan saya, perlu ada ijtihad baru dalam hal sistem pemilihan ke depannya.
Keempat, tentunya sistem rekrutmen politik di parpol-parpol kita mesti dibenahi. Ideologi politik mesti direvitalisasi di parpol-parpol kita. Kita semua sadar bahwa praktik politik tidaklah se hitam-putih kategori-kategori etik dalam rumusan ideologi politik tertentu. Namun akan sangat berbahaya pula jika segala bentuk acuan etika politik ditiadakan, karena bisa membuat ekosistem politik kita menjadi hutan rimba belaka.
Jakarta, 24 Maret 2024.
*) Penulis adalah Direktur Profetik Institute
