MataKita.co, Makassar – Lembaga Parameter Publik Indonesia (PPI) merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap setahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Hasilnya menunjukkan sebanyak 80,1 persen responden menyatakan puas atas kinerja pasangan tersebut. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 600 responden dengan margin of error ±4,8 persen.
Menanggapi hasil tersebut, Dosen Universitas Bosowa Makassar, Arief Wicaksono, menilai angka kepuasan tersebut merupakan modal sosial yang signifikan bagi pemerintahan saat ini. Namun ia mengingatkan agar hasil survei tidak dibaca secara sederhana sebagai angka agregat yang absolut.
“Angka kepuasan 80,1 persen tentu merupakan modal sosial yang signifikan bagi kepemimpinan Munafri–Aliyah. Namun, dalam kajian administrasi publik dan metodologi survei, hasil seperti ini perlu dibaca secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai agregat yang absolut,” ujarnya.
Arief menjelaskan, dalam teori public satisfaction, pengukuran tingkat kepuasan idealnya bersifat multidimensi dan komparatif. Artinya, survei yang komprehensif tidak hanya menanyakan kepuasan umum, tetapi juga memetakan kinerja pada sektor-sektor spesifik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penanganan banjir.
“Rilis survei ini belum merinci variabel-variabel sektoral tersebut secara terbuka. Padahal, evaluasi publik yang matang membutuhkan transparansi indikator agar kita tahu sektor mana yang benar-benar unggul dan mana yang masih perlu perbaikan,” jelasnya.
Dari sisi metodologi, Arief menilai penggunaan 600 responden dengan margin of error ±4,8 persen sudah cukup representatif secara kuantitatif. Namun ia menekankan pentingnya transparansi penuh atas kuesioner dan metode pengolahan data guna menghindari potensi bias, termasuk social desirability bias, yakni kecenderungan responden memberikan jawaban positif karena faktor psikologis atau kedekatan dengan otoritas.
Lebih lanjut, Arief mengajak publik membaca hasil survei ini melalui pendekatan Expectancy-Disconfirmation Theory yang dikembangkan Richard Oliver (1980). Menurut teori tersebut, kepuasan merupakan selisih antara ekspektasi awal dengan kinerja yang dirasakan.
“Tingginya tingkat kepuasan di tahun pertama masa jabatan sangat mungkin dipengaruhi efek kampanye atau rendahnya ekspektasi dasar masyarakat terhadap birokrasi. Jadi angka ini bisa saja lebih merefleksikan persepsi politik yang bersifat sementara, bukan ukuran definitif keberhasilan struktural,” terangnya.
Ia juga mengingatkan bahwa satu angka persentase umum berpotensi menutupi defisiensi di sektor-sektor krusial pembangunan kota. Mengacu pada teori SERVQUAL dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, evaluasi pelayanan publik seharusnya membedah dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy secara terpisah.
“Tanpa indikator sektoral yang transparan, angka 80,1 persen bisa menciptakan ilusi kemapanan semu. Kita tidak boleh mengabaikan belasan persen warga yang tidak puas, karena bisa jadi mereka berasal dari kelompok rentan yang belum tersentuh pemerataan kebijakan,” katanya.
Arief menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bermutu menuntut pergeseran dari sekadar evaluasi perseptual menuju outcome-based impact. Tingginya angka kepuasan perlu dikorelasikan dengan indikator objektif seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka pengangguran, serta perbaikan rasio Gini.
Ia juga menyarankan agar survei ke depan diperkaya dengan pendekatan mixed-methods, menggabungkan data kuantitatif dan wawancara kualitatif untuk menggali alasan di balik kepuasan atau ketidakpuasan warga.
“Survei seharusnya menjadi instrumen diagnostik untuk perbaikan pelayanan publik berkelanjutan, bukan sekadar etalase legitimasi. Dengan pembacaan akademik yang proporsional, hasil ini bisa menjadi pijakan perbaikan tata kelola yang lebih komprehensif,” tutupnya.
