Oleh : Aziza Aulya*
Dari pemilu ke Pemilu sejak tahun 1999, keterwakilan perempuan di parlemen mengalami pasang surut. Laporan penelitian Anna Margret, Yolanda Panjaitan, Mia Novitasari dan Julia Ikasarana (2018:30) menunjukkan bahwa Pemilu Legislatif 1999 untuk memilih anggota DPR RI diikuti oleh 48 partai, dengan 21 partai yang kemudian berhasil mendapatkan kursi. Keterwakilan ini diurai oleh Anna Margaret, dkk., secara kuantitatif sebagai berikut:
Pertama, Perolehan kursi perempuan untuk keanggotaan DPR RI. Dari 500 anggota DPR RI periode 1999-2004, sebanyak 462 anggota yang dipilih melalui pemilu dan 38 anggota yang diangkat dari unsur TNI/POLRI. Data menunjukkan, walaupun PDIP dan Golkar menempati urutan pertama dan kedua peraih kursi terbanyak, namun persentase tertinggi kursi perempuan dicapai oleh partai PDKB dengan 20% atau 1 dari 5 kursi. Di urutan kedua adalah Partai Keadilan yang meraih 1 kursi perempuan dari total 7 kursi, atau 14,29%. Di urutan ketiga adalah Golkar yang meraih 12,5% atau 15 perempuan dari total 120 anggota. PDIP berada di urutan keempat dengan persentase 10,46%, atau 16 kursi perempuan dari total 153 kursi.
KEdua, Pada Pemilu 2004 persentase tertinggi kursi perempuan DPR RI periode 2004-2009 dicapai oleh Partai Damai Sejahtera sebesar 23,07% (3 kursi perempuan dari total 13 kursi), dan perolehan terendah diperoleh Partai Persatuan Pembangunan sebesar 5,17% (3 kursi perempuan dari total 58 kursi). Golkar dan PDIP yang secara berturutturut berada di posisi pertama dan kedua dalam jumlah perolehan kursi, secara proporsional tidak mampu menyumbang persentase kursi perempuan.
Ketiga, Pada Pemilu 2009 persentase tertinggi kursi perempuan di DPR RI periode 2009-2014 dicapai oleh PKB, yaitu 25% (7 perempuan dari total 28 anggota) dan Hanura juga sebesar 25% (4 kursi perempuan dari total 17 kursi). Demokrat sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak, secara signifikan juga menyumbang kursi perempuan sebesar 23,5% dan terbanyak secara jumlah absolut. Sementara partai dengan perolehan kursi perempuan terendah adalah PKS dengan 5,3% atau 3 kursi perempuan dari total 57 kursi, yang dengan demikian menjadi satusatunya partai dengan perolehan kursi perempuan di bawah 10%. Ini merupakan hal yang ironis, mengingat persentase caleg perempuan PKS adalah yang tertinggi dibandingkan partai-partai lain sebagaimana disebutkan di atas.
Keempat, Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai peserta pemilu. Berdasarkan perolehan suara, 10 partai berhasil memperoleh minimal 3,5% parliamentary threshold seperti ditetapkan dalam UU Pemilu No.8/2012. Pemilu 2014 menghasilkan caleg perempuan terpilih DPR RI berjumlah 97 orang. Jumlah terbanyak perempuan terpilih berasal dari PDIP sebesar 21,65%. Di urutan kedua adalah Golkar dengan 16,4%, dan di urutan ketiga Demokrat dengan 13,40%. PKS memiliki jumlah terkecil dengan hanya satu orang perempuan terpilih atau 1,03%.
Sedangkan Kelima adalah pemilu tahun 2019, ada 20,5 % caleg perempuan terpilih dari Sembilan partai yang lolos parliamentaru threshold. Jumlah terbanyak perempuan terpilih di partai Nasdem, yakni 32,2 % sedangkan jumlah yang paling sedikit perempuan terpilihnya adalah Gerindra, yakni hanya 15,4%. Tentu saja ini merupakan salah satu kemajuan dari perjuangan politik perempuan, yang secara eksistensial harus diakui menurut deret jumlah.
Tetapi tentu saja belum cukup sampai deret jumlah. Perempuan tidak boleh puas hanya sampai batas kuantitatif. Karena itu, peningkatan kualitas dan manajerial secara politik bagi perempuan juga sangat diperlukan, agar perjuangan terhadap hak-hak perempuan dalam politik tidak diabaikan. Perempuan harus mampu melakukan negosiasi dan konsolidasi, juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya perempuan. Politik yang berspektif gender harus hadir untuk penguatan kepentingan perempuan dalam politik.
*) Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
