MataKita co, Maros – Ditengah – tengah kondisi pencegahan Covid 19 dan beriring dgn berjalannya tahapan² pilkada, masyarakat tentunya memiliki antusias yang tinggi untuk terlibat dan menggunakan Hak Suaranya pada tanggal 9 desember nntinya.
Dalam situasi pandemi seperti ini tentunya pemerintah Pusat melalui perpanjangan pemerintah daerah harus lebih memperhatikan segala bentuk bantuan² sosial yang akan disalurkan ke seluruh masyarakat khususnya yang ada dipelosok².
Tentu saja dgn adanya bantuan tersebut sangat membantu roda perekonomian masyarakat untuk bisa pulih kembali.
Disisi lain dengan kondisi berlangsungnya tahapan pilkada juga adalah salah situasi yg sangat menarik bagi para Paslon. Seluruh kekuatan dan strategi akan dikerahkan untuk bagaimana memenangkan dan mensukseskan pilkada.
Tentunya akan ada kemungkinan pemanfaatan kondisi dan situasi dr banyaknya kucuran bantuan Sosial yang turun ditengah – tengah masyarakat. Maka agar terlaksananya tahapan pilkada yang bersih dari kolusi dan dugaan kongkalikong antara pemerintah dan salah satu paslon dalam memanfaatkan/ menunggangi bantuan yang akan disalurkan hingga menguntungkan salah satu paslon.
Maka saya Ibrahim/aso selaku Jubir Pasangan Andi Harmil Mattotorang – Andi Ilham Najamuddin dengan Tagline Maros Unggul menghimbau dan menitik beratkan hal ini kepada KPU, Bawaslu dan Panwascam agar lebih memperhatikan setiap laporan dan mengawal penuh dugaan kecurangan yang ada di lapangan.
” Manfaatkan posko – posko pengaduan yang bawaslu dan panwascam dirikan agar kita tidak sekedar menjalanankan formalitas dalam bernegara juga kita memberikan pandangan dan pembelajaran politik santun ditengah – tengah masyarakat” Jelasnya.
Ibrahim menjelaskan, pemerintah daerah dalam hal ini juga harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan guna tersalurkannya bantuan tunai langsung kepada msyarakat yg telah terdata, kalau perlu bentuk Satgas pengawasan terkait bantuan sosial baik tunai maupun nontunai agar kemungkinan² kecurangan pilkada dalam menunggangi bantuan tersebut hingga menguntungkan salah satu paslon tidak terjadi dan cepat ditindaki apabila terbukti, Jaga kepercayaan Publik dan kedepankan Transparansi untuk seluruh masyarakat maros.
Sementara itu, Yunus selaku koordinator tim hukum maros unggul mengatakan Saya mewakili teman² Tim Hukum Maros Unggul mengutuk keras apabila terbukti ada hal – hal atau perselingkuhan yang dilakukan pemerintah dengan salah satu paslon !! Kami akan mengawal dengan Tegas dan telah mengerahkan tim untuk 14 kecamatan dalam mengawasi bantuan² sosial.
“Pesan saya untuk KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah “Masyakarat Maros adalah simbol Demokrasi dan kedaulatan Buttasalewangang, Jangan Selingkuhi Masyarakat Maros dgn salah satu Paslon dan jaga trust Public masyarakat maros, ingat sebelum kalian bekerja kalian sudah di sumpah” ungkapnya
