Oleh : Yusti Ramadhani*
Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mencapai tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyatnya. Tak dapat dinafikkan bahwa sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang populer dan istimewa di berbagai belahan dunia. Hal ini dikarenakan sistem demokrasi menitik beratkan kekuasaan dominan ada di tangan rakyat.
Meneropong sistem demokrasi di tanah air tentu menuai jutaan perspektif dari setiap individu. Namun, dengan tegas saya pribadi sebagai salah satu warga negara melihat Indonesia yang hari ini diakui sebagai negara yang berdaulat belum bisa mengimplementasikan secara maksimal sistem yang dianut. Salah satu bukti nyata yang kerap kali ditemukan ialah problematika terkait negara dan komponen-komponennya diatasi sepihak oleh para elit atau pemangku kekuasaan yang kadang kala tidak melibatkan rakyat yang seharusnya melalui kesepakatan bersama.
Adalah benar bahwa sistem demokrasi di tanah air sudah diterapkan beberapa tahun silam. Hal ini ditandai dengan diadakannya pemilihan umum sebagai wadah bagi rakyat untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan calon pemimpin yang mereka amanahkan. Selanjutnya, calon pemimpin terpilih akan dinobatkan menjadi kepala pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atas dasar demokrasi dengan harapan pemimpin terpilih mampu menjalankan amanahnya sesuai harapan rakyatnya. Pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat secara menyeluruh tanpa adanya diskriminasi sedikitpun, sebab salah satu syarat sejahterahnya suatu negara apabila tindakan diskriminasi yang dipoles cantik oleh para elit dapat diatasi paling tidak diminimalisir.
Indonesia yang katanya negara demokrasi apakah sudah menerapkan sistem demokrasi secara optimal atau hanya formalitas belaka? Lalu apa kabar dengan para elit yang mengaku menjunjung tinggi ideologi negara (Pancasila)? kemanakah nilai-nilai setiap sila berkelana? Akankah sistem demokrasi akan mengalami transisi ke sistem otoriter? Berbagai pihak mengecam ketidaksesuaian moral pemangku kekuasaan dengan nilai-nilai Pancasila yang kian mencederai sistem.
Sangat disayangkan di berbegai pelosok Indonesia hingga hari ini masih banyak ditemui kaum tertindas. Proletar menganga di lampu merah, orang tua terbuang di kolong jembatan namun tetap menikmati perihnya menyantap sesuap nasi, anak-anak terlantar tanpa pernah menikmati pendidikan, kemiskinan yang merajalela dan masih banyak lagi lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerataan, kesetaraan dan keadilan menjadi salah satu objek kegagalan pemerintah menjalankan amanah dan ketidakmaksimalannya menerapkan sistem demokrasi.
Namun, sangat penting untuk diketahui bahwa semua sistem pemerintahan di dunia tidak ada yang benar-benar sempurna untuk bisa dijalankan bagi tatanan masyarakat. Tantangan yang dihadapi pemerintah akan datang silih berganti, penampakan proletar akan selalu ada menghiasi sudut-sudut daerah sehingga problematika kenegaraan tak berkesudahan sering kali menjadi perantara kontroversi di kalangan masyarakat. Namun, dalam hal ini bukan berarti dapat dibiarkan begitu saja. Di sinilah wahana eksplorasi pemerintah untuk pandai-pandai mengatasi dan menyikapi hal tersebut serta menyiapkan alternatif untuk segala kemungkinan terburuk yang mungkin saja terjadi esok hari.
Kesejahteraan dapat dicapai dengan estetika kolaborasi antara pemerintah dengan rakyat di mana kejelihan pemerintah melihat problematika di setiap jengkal wilayah Indonesia menjadi keharusan. Transparansi kebijakan yang dikeluarkan juga harus melalui konsolidasi dengan rakyat karena tak sedikit kebijakan yang disahkan oleh pemerintah justru bermuara pada perenggutan hak, kebebasan, dan kontroversi lainnya yang memicu terjadinya demonstrasi, kurangnya kepercayaan terhadap pemrintah bahkan tidakan represif terhadap pemerintah.
Selanjutnya, rakyat harusnya lebih peka menanggapi fenomena sosial dan memberikan kritikan membangun kepada pemerintah serta berinovasi untuk menciptakan terobosan sebagai batu loncatan memajukan negara melalui berbagai bidang. Di sinilah pentingnya introspeksi dan saling support dalam proses bernegara yang jauh dari keotoriteran pemerintah. Namun, hingga hari ini belum ada titik terang dari sistem demokrasi. Mempertahankan kuasa mayoritas atau melindungi kaum minoritas merupakan opsi dilemma yang tak kunjung usai yang melanda pemerintah.
Di saat yang bersamaan kebijakan yang ditetapkan menjadi ancaman kaum minoritas. Misalnya, pembangunan infrastruktur yang menjadi target meningkatkan perekonomian negara nampak pilih-kasih karena hanya dinikmati oleh kaum kapitalis sedangkan kaum minoritas juga merupakan tanggung jawab negara. Contohnya, pembangunan fasilitas umum seperti jalanan, pasar, terminal, bandara dan sebagainya terkadang mengharuskan pemerintah untuk menetapkan lokasi di pemukiman rakyat sehingga di sinilah dilema memainkan perannya antara melindungi hak milik rakyat atau tetap membangun untuk kepentingan tertentu.
Pemerintah harus menyiapkan list alternatif yang berkualitas untuk pembangunan suatu negara dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Kepada para pemangku kekuasaan, demokrasi bukan wahana permainan dan bukan ajang perenggutan hak dan kebebasan siapapun. Masa depan bangsa ada pada genggaman para pengusaha maka jalankan amanah demokrasi tanpa menodai makna sucinya.
