MataKita.co, Jakarta– Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tentang kenaikan tarif dasar listrik. Ini mengingat kondisi ekonomi bangsa saat ini masih belum stabil.
Begitu kata Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati menanggapi kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik golongan konsumen 900 VA sebesar 14300, dari Rp 605/kwh ke Rp 1352/kwh. Menurut Reni, konsumen 900 VA ini biasanya berasal dari kalangan rumah tangga dengan tingkat ekonomi lemah.
“Kenaikan tarif dasar listrik yang dilakukan tanpa sosialisasi secara memadai ini, justru dapat menambah persoalan ekonomi masyarakat, apalagi bersamaan dengan bulan ramadhan dan idul fitri. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi inflasi, dimana hal ini
Kebijakan ini dianggap justru akan bertentangan dengan Nawacita Jokowi-JK yang menginginkan adanya kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik,” ujarnya dalam Buka Puasa Bersama dan Diskusi Pimpinan Fraksi PPP DPR RI Bersama Wartawan Parlemen di Media Center DPR RI, Jakarta, Rabu (7/6/2017).
Tak hanya itu, kenaikan inflasi yang timbul akibat kenaikan TDL akan menggerus tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Fraksi PPP, katanya menyadari bahwa listrik sangat berperan dalam mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, harga energi yang murah merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonom dan pendapatan masyarakat.
Fraksi PPP secara tegas meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan menaikkan tarif dasar listrik, dengan melakukan beberapa langkah. Pertama, menekan kebocoran transmisi guna meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik. Peningkatan efisiensi itu dilakukan di semua lini dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin.
Kedua, dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan renegosiasi harga pembelian bahan bakar untuk dapatkan potongan harga sehingga dapat melakukan penghematan. Pemerintah pun menurutnya harus mengurangi pemakaian BBM yang masih cukup besar untuk pembangkit yang ada dan menggantikannya dengan bahan bakar lain, seperti gas, batu bara, panas bumi, dan air.
“Untuk itu pemerintah diharapkan mendorong BUMN di sektor energi-PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara, dan PT Bukit Asam-agar dapat menjamin pasokan bahan bakar pembangkit listrik. khususnya gas dan batu bara, kepada PLN, sehingga konsumsi BBM dapat dikurangi secara signifikan,” urainya.
