MataKita, MAKASSAR -Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo di kota Makassar pada hari Rabu, (12/7/2017) untuk menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) menuai kecaman dan penolakan dari BEM dan HMJ Hukum Sejajaran UIN Alauddin Makassar.
Penolakan tersebut didasarkan pada adanya disorientasi terhadap pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Muh Walyuddin, Ketua BEM melalui mengungkapkan bahwa kedatangan Presiden Jokowi besok di Kota Makassar adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan bapak Presiden Jokowi, bahwa di Sulawesi Selatan ini ada mega proyek reklamasi bernama CPI yang telah memberangus kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir.
“Akhirnya mengakibatkan ‘dead zone’ atau wilayah laut mati, tidak ada lagi kehidupan untuk biota laut seperti ikan, kerang, kepiting, yang biasanya diakses oleh nelayan sebagai sumber ekonominya, acuannya jelas ada pada pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan bahwa izin pelaksanaan reklamasi harus seizinnya,” katanya, Selasa (11/7/2017).
Asrullah Dimas selaku Ketua HMJ Ilmu Hukum membenarkan hal tersebut.
“Kami konsolidasi di ruang BEM bersama HMJ Peradilan Agama, HMJ Perbandingan Mazhab Hukum juga teman-teman HMJ Ilmu Hukum, Insya Allah kami akan melanjutkan konsolidasi lanjutan malam ini untuk membicarakan penunjukan jendlap ,korlap, titik aksi dan perangkat-perangkat lainnya untuk persiapan besok,” tutupnya.(edunews)
