MataKita.co, JAKARTA- Politisi Partai Nasdem, Victor Laiskodat akan mengklarifikasi semua tuduhannya terkait empat partai politik yang dianggapnya mendukung Khilafah karena menolak Perppu Ormas, Jumat (4/7).
Staf pribadi Victor yang menerima telepon dan enggan menyebut nama ini mengatakan, dalam waktu dekat akan ada klarifikasi terkait pernyataan Anggota DPR dari Fraksi Nasdem tersebut. “Nanti Pak Victor akan klarifikasi langsung terkait pernyataannya. Sekarang Pak Victor sedang agenda reses di daerah, mas. Belum ada sinyal,” ujarnya.
Pernyataan Victor Laiskodat dalam salah satu agenda resesnya kemarin menuai protes dari empat parpol besar. Victor menuduh Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN sebagai partai pendukung berdirinya khilafah di Indonesia, karena menolak Perppu Ormas.
Keempat parpol yang dituduh Victor ini pun meminta ia meminta maaf atas fitnah tersebut. PAN dan PKS bahkan mengancam akan membawa Victor ke jalur hukum apa bila tidak ada permohonan maaf secara langsung dari Victor.
Berikut isi Pidato Victor Laiskodat pada saat kunjungan di provinsi NTT
Kelompok ekstrimis ini mau bikin satu negara lagi yang tidak mengakui negara NKRI lagi. Mereka ganti dengan negara Khilafah, negara khilafah itu berarti tidak ada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah, dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN.
Situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan agama lain, yang tidak suka satu suku, dan satu bangsa. Jadi catat baik-baik yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tersebut kalau tusuk maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah.
Mengerti negara khilafah semua wajib salat, semua wajib, semua tidak lagi ke gereja. Mengerti negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi tapi orang timur nanti tumbuh negara hilang kita bunuh mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965 mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka. Semua punya ketua umum di sana suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk Perppu Nomor 2 tahun 2017.
