Matakita.co (Gorontalo) – Penangkapan Oknum Anggota DPRD Kab. Boalemo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), terkait penyalahgunaan Narkotika di Jakarta beberapa waktu yang lalu menuai tanggapan dari berbagai Elemen.
Bukan hanya Para Tokoh maupun Elit Politik, Masyarakat pun hingga kini menunggu sikap dari para Petinggi Partai Banteng yang ada di Provinsi Gorontalo tersebut.
Bahkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Gorontalo Moh Kris Wartabone, diminta untuk segera menerbitkan rekomendasi ke DPP, perihal pemecatan terhadap oknum kader yang tersandung narkoba di Jakarta.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu Kader PDI-P Gorontalo Anton Abdullah selaku kader PDI Perjuangan, yang menilai prilaku kader yang telah mencedarai nama besar partai tidak bisa ditolerir lagi. Sabtu (28/3/2020)
“Ketua DPD harus tegas, apalagi yang ditunggu, kalau melihat hasil sudah positif. Bahkan telah diputuskan sebagai tersangka dan akan direhabilitasi.” Tutur Anton
Anton menjelaskan, Pemecatan kader yang tersandung kasus narkoba merujuk ke aturan kode etik Partai, tentang Pemecatan langsung anggota yang menggunakan Narkoba, tanpa menunggu Putusan Pengadilan.
“Oknum kader tersebut juga sudah jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai, Bab IV Tentang Keanggotaan, pasal 21, dan Pasal 22 huruf (b) dan (c), serta pasal 23 hruf (d).” Jelasnya
Lanjut Anton, Pertimbangan lainnya, kasus ini telah menjadi sorotan publik. Bila dibiarkan menjadi preseden buruk bagi partai PDI Perjuangan.
Anton menambahkan, dalam berbagai pertemuan internal partai, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri selalu berpesan dan mengajak kepada seluruh kader agar mengerahkan semua kekuatan untuk melawan peredaran serta melarang pemakaian narkoba.
“Pesan Megawati begitu, jangan menjadi budak narkoba, kalau kedapatan dan itu terbukti harus pecat.” Tambah Anton
Tidak hanya itu, Anton menegaskan, jika pengurus DPD tidak segera mengambil sikap tegas. Dirinya sendiri yang akan mengadukan hal tersebut ke DPP, dengan membawa bukti-bukti akurat.
“Ingat, apabila rekomendasi DPD ke DPP tentang pemecatan belum diterbitkan, maka saya akan mengunjungi DPP. Semua bukti akurat akan saya berikan.” Tandas Anton
