MataKita.co, Bima – Aksi mogok tenaga kesehatan Kota Bima kembali terjadi, kali ini seluruh PKM di Kota Bima kompak terpampang spanduk mogok kerja dan pelayanan ditutup.
Aksi mogok kali ini dengan menuntut tidak meratanya besaran Tunjangan Kinerja (TUKIN) yang diterima oleh ASN Kota Bima dimana Tenaga Kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Bima merasa dianaktirikan dibanding ASN Lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Bima Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan melalui Ali Ahyar Ridha, SST. S.Fis menyesalkan Aksi mogok ditengah pandemi seperti ini, jikalau semua PKM kompak melakukan aksi mogok dimana lagi masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara UGD RSUD Kota Bimapun ditutup.
“Dimasa pandemi seperti ini pelayanan kesehatan harus tetap dilakukan walaupun dengan semua keterbatasan yang ada,
Namun kita pun tidak boleh juga terlalu menyalahkan tenaga kesehatan, yang sepatutnya di pikirkan kenapa hal-hal semacam ini kembali terulang dan merugikan masyarakat” jelasnya kepada MataKita.co (3/2/2021)
Ali menjelaskan, sebelumnya terjadi demonstrasi yang berlangsung audiensi dengan DPRD, sudah terlebih dahulu terjadinya mogok kerja yang berakhir dengan pembinaan seluruh nakes oleh walikota bima H. Muh. Lutfi, namun masalah yang sama kembali terulang dengan alasan yang berbeda.
“Kami menduga ada semacam terjadi pembiaraan masalah ini oleh pihak terkait dimana masalah tukin yang diwacanakan 30% diterima nakes ini sudah sempat menjadi tranding di jagat maya bahkan dilingkup SKPD terkait di kota bima, padahal kalau disikapi dari awal masalah ini bisa diatasi” jelasnya.
Ali menjelaskan, hematnya tukin 30% yang diberikan pada nakes di rasa kurang adil walaupun ada aspek lain yang mendukung seperti kapitasi dilingkup puskesmas dan Jaspel di lingkup RSUD namun yang perlu dipertahatikan angka jaspel atau kapitasi itu sangat jauh bila diakumulasi dengan tukin 30% yang diterima jika disandingkan dengan nilai asli yang terima 80%. sisi lain apabila dibikin kriteria beban kerja nakes mungkin sangat besar bebannya.
“Dalam Paparan radiasi, infeksi, penularan penyakit dan kegawadaruratan medis yang beresiko pada dirinya langsung. Jadi diperlukan perumusan formula penyusunan index tukin khususnya untuk nakes dengan memperhatiakan beberapa kriteria agar tidak banyak pihak merasa dirugikan” jelasnya.
Ali menambahkan, selain itu maraknya penutupan fasilitas kesehatan beberapa hari terakhir ini harus diatensi khusus oleh pemkot dalam hal ini Dikes, kami tidak melarang penutupan layanan dibeberapa PKM tapi kami harap penutupan itu tidak dibarengi dengan tidak beraktivitasnya seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di PKM tersebut.
“Seharusnya Dinkes bisa saja dengan mengalihkan sementara pegawai yang bertugas di PKM yang ditutup ke PKM lainnya atau ke RSUD kota, begitupun tenaga kesehatan hasil tracking harus di periksa dengan cepat bila perlu Dikes mengirimkan nota khusus ke lab pemeriksaan covid agar para tenaga kesehatan hasil tracking di periksa dengan cepat bila perlu di dahulukan agar status mereka dapat segera diketahui apakah dapat bertugas kembali ataupun tidak bagi yang tidak terkontaminasi dapat di perbantukan sementara PKM lain atau RSUD kota sampai keadaan PKM nya memungkinkan untuk melakukan pelayanan kembali pada masyarakat yang membutuhkan” jelasnya.
Oleh sebab itu, Kami pimpinan pemuda Muhammadiyah kota Bima mendesak aturan terkait masalah ini segera ditinjau kembali bahkan kalau perlu dilakukan identifikasi langsung kenyataan pada nakes yang memberi pelayanan agar masalah serupa tidak terulang kembali karna menyakut hajat hidup masyarakat. Kami Pimpinan pemuda muhammadiyah kota bima siap bersinergi dengan pemerintah kota bima dalam wujudkan pemerintahan yang good govenance khsusnya dipelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
