MataKita.co, Makassar – Launching dan Bedah Buku Alumni yang berjudul Quo Vadis Otsus Papua dalam Rangkaian Dies Natalis FISIP Unhas digelar via zoom. Kegiatan yang dihadiri 220 an peserta diadakan pada tanggal 18 Februari 2021.
Bedah buku ini menghadirkan penulis yakni Dr.Drs.Mohammad Musa’ad,M.Si dengan pembedah yakni Dekan FISIP Universitas Musamus, Dr.Fitriani,S.Kom., M.Si. Kegiatan ini dipandu oleh Adnan Nasution.
Sebelum dimulai bedah buku, didahului dengan testimoni dua penulis yakni Rahmat Hidayat (penulis buku Kepemimpinan Kharismatik) dan Muhammad Sabiq (Penulis buku The Power of Barakka).
Dalam pemaparannya, Dr.Drs. Mohammad Musa’ad,M.Si mengatakan bahwa yang harus di catat bahwa Otonomi khusus bukan hanya pesoalan anggaran tetapi yang utama adalah kewenangan yang setengah – setengah. Makanya kebijakan ini sebaiknya perlu di evaluasi agar terjadi rekonstruksi termasuk didalamnya menghapus pasal karet yang multi tafsir.
“Perumusan UU otsus tidak bisa dipungkiri masih terjadi kecurigaan antara Pihak pemerintah pusat dan Perwakilan Papua. olehnya itu dalam rekontruksi UU Otsus nantinyaharus ada trust antara Jakarta dan Papua” Jelasnya.
Dirinya juga menegaskan,tidak bisa dipungkiri masih ada kelompok masyarakat berideologi lain yang ingin keluar dari NKRI. Namun itu tidak lepas dari masih ada kesenjangan yang jauh antar kota di Papua, misalnya Jayapura dengan Nduga. Walaupun berdasarkan riset di Bappeda menunjukkan bahwa masyarakat sudah merasakan perbaikan khususnya di sesehatan dan infrastruktur.
“Saya sekaligus mau meluruskan informasi yang menyatakan Papua tidak aman. Faktanya, masih banyak daerah daerah di Papua aman, kalau tidak percaya kami undang langsung ke Papua. Supaya bisa menyaksikan kemajuan Papua secara langsung. Jaman sudah berubah, papua juga berubah”jelas staff pengajar pascasarjana Universitas Cenderawasi ini.
Sementara itu Dekan FISIP Universitas Musamus, Dr.Fitriani,S.Kom., M.Si.sebagai pembedah mengapresiasi terbitnya buku ini. Buku ini bisa memotret realitas Papua serta pelaksanaan otonomi khusus.
“Saya sependapat dengan apa yang dipaparkan dalam buku ini. bahwa pada prinsipnya midset kita tentang otonomi khusus bukan pelimpahan uang, tapi pelimpahan kewenangan. Olehnya itu, rekontruksi UU otonomi khusus adalah pilihan yang tepat” jelas Doktor Administrasi Publik ini.
Fitriani berharap, dengan adanya rencana menerbitkan buku terbaru terkait otsus ini bisa menyadarkan kita khususnya di papua untuk lebih bersinergi, kreatif dan inovatif dalam menjalankan pembangunan. Kami yakin tema buku ini bukan hanya dapat melahirkan 1 buku lagi, tapi bisa menjadi 5 sampai buku. Sebab kajian terkait Otonomi khusus ini sangat kompleks.
