MataKita.co, Makassar – Diskusi Publik dengan Tema ” Menyelisik Praktik ‘Fee Oligarki’ Dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi-Selatan”, Kegiatan yang rencananya akan digelar oleh Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di kedai Kopi Megazone , Makassar dan juga disiarkan melalui Akun Instagram Garda Tipikor , pada Kamis 11 Maret 2021 tepatnya hari ini, resmi ditunda.
Panitia pelaksana dalam rilis resminya menuturkan, penundaan diskusi tersebut dikarenakan beberapa hal seperti cuaca esktrim.
Mengingat cuaca di kota makassar beberapa hari belakangan sedang tidak mendukung dan mengakibatkan beberapa daerah terendam banjir, sehingga Narasumber dalam diskusi ini berhalangan untuk hadir walaupun salah satu dari ketiga narasumber yaitu Bapak Djusman AR sudah hadir dilokasi Diskusi Publik,” kata Ketua Garda Tipikor Fakultas Hukum Unhas, Yusuf B dalam rilis resminya, Kamis (11/3/2021).
Ia menuturkan, dengan berbagai pertimbangan dan demi terlaksananya kegiatan diskusi publik ini dengan maksimal maka pihaknya menunda acara diskusi tersebut.
“Kami selaku pihak penyelenggara dengan berat hati memutuskan penundaan diskusi publik Ini,” tuturnya.
Dirinya jug menegaskan bahwa tidak ada sama sekali Intervensi atau campur tangan dari pihak luar atas ditundanya diskusi publik ini.
“Semua murni karena alasan yang sempat kami kemukakan di awal,” ungkapnya.
Pihaknya juga menyampaikan rasa terima kasih atas antusiasme dan dukungan dari berbagai pihak untuk diskusi publik ini.
Ia juga meminta maaf sebesar-besarnya jika ada ketidaknyamanan atau kerugian yang ditimbulkan dari penundaan diskusi publik ini.
“Insya Allah Pelaksanaan Diskusi Publik dengan Tema ” Menyelisik Praktik ‘Fee Oligarki’ Dalam Pembangunan Infrastruktur Sulawesi-Selatan” Akan dipindahkan ke hari Sabtu, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Kedai Kopi Megazone, Makassar,” tutupnya.
Sedianya acara ini berlangsung meriah, selain dihadiri oleh beberapa elemen pemuda dan perwakilan lembaga mahasiswa, juga dihadiri oleh Ketua umum Badko HMI Sulselbar, Lanyalla Soewarno, dan Sekjen PBHMI (MPO) 2018-2020, Najamuddin Arfah dan Direktur Polinet, Rizal Pauzi.
