Matakita.co Gorontalo Utara – Wakil Ketua I DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran mengusulkan agar penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu kriteria penilaian BPK bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selama ini pemerintah daerah mengejar prosesnya saja untuk dapat meraih WTP.
“Menyusun pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan. Namun seperti melupakan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan turunnya angka kemiskinan,” sebutnya, Minggu.
Maka ucap Roni, penanggulangan kemiskinan perlu menjadi salah satu indikator terhadap penilaian untuk meraih WTP.
Agar pemerintah daerah tidak sekadar menargetkan WTP namun perlu memastikan angka kemiskinan turun sebagai hasil pengelolaan keuangan daerah di setiap tahun anggaran.
“Investasi pemerintah daerah melalui pengelolaan APBD harus benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Sebab harus ada korelasi antara pengelolaan keuangan negara di daerah ini dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
