Matakita.co, Makassar – Lembaga study kebijakan publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Ruang Publik. (18/6/2021)
Kegiatan Ruang Publik adalah diskusi online yang inspiratif dan edukatif yang dihadirkan oleh Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) bekerjasama dengan Women Democracy Network (WDN). Dalam pelaksanaanya akan menghadirkan pembicara hebat dari kalangan politisi, pemimpin daerah, akademisi, dan aktivis. Membahas permasalahan sosial kontemporer dengan prespektif gender yang apik. Diskusi dikemas dengan cara interkatif dan komprehensif
Ruang Publik Edisi #1 menghadirkan menghadirkan beberapa narasumber yakni Andi Ina Kartika Sari ketua DPRD Provinsi Sulawesi selatan, Prof Dr. Nurhayati Rahman, M.Si. selaku Guru Besar fakultas ilmu budaya UNHAS dan Aflina Mustafaina sebagai representasi Aktivis perempuan dan trainer Pendidikan politik. Ruang Publik dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting. Kegiatan ini dipandu oleh Luna Vidya.
“LSKP senantiasa memberikan ruang kepada publik untuk membahas isu kontemporer yang berkenaan dengan kesetaraan gende dalam konteks kebijakan publik. LSKP senantiasa hadir dengan berbagai program dan inovasi untuk memperjuangkan kesetaraan gender, utamanya perempuan dan disabilitas”, ungkap Yudha Yunus selaku Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik.
Prof Nurhayati Rahman, M.Si. membongkar dan banyak mengeksplorasi terkait konsep gender yang berkembang dalam budaya lokal. Ikut diutaraan terkait bentuk dan system keluarga
“Konsep gender dan budaya lokal kaitannya sangat erat. Tiga bentuk konsep kekeluargaan yang berkembang yaitu matrinear, patrilineal dan bilateral. Indonesia menganut sistem kekeluargaan bilateral”, uangkap Prof. Nurhayati yang selama ini konsen dalam bidang riset terkait gender dan kaitannya dengan sejarah.
Pandangan dari Prof. Nurhayati Rahman, M.Si. disambut baik dan ditambahkan oleh Aflina yang akrab disapa Kak Pino sebagai aktivis perempuan. Aflina banyak berbicara tentang kekeliruan yang berkembang terkait perbedaan seks dan pembagian gender yang hadir ditengah masyarakat. Serta, situasi krisis gender dan pemaknaan fasilitas publik yang kurang aksesibel.
“Sebenarnya seks, orientasi seksual, ekspresi gender dan ragam seks saling berkolesi dalam bentuk ketidakadilan gender dengan akar penindasan yaitu patiarki. Terlebih lagi peradaban Bugis terkait dengan ragam gender yaitu pria (orane), wanita (makunrai) calalai, calabai dan bissu. Situasi kritis gender saat ini yaitu pemaknaan ruang publik di dunia nyata dan dunia maya, berkaitan dengan akses perempuan dalam mewujudkan keadilan gender dan mengekspresikan representasi politiknya”, ungkapan yang apik dan komprehensif dari Aflina.
Alfina menambahkan, Perlunya penyajian data untuk mengangkat kembali informasi-informasi yang berkaitan engan gender. Solusinya yakni milenial dapat memperoleh informasi melalui e-book untuk dijadikan konten yang memiliki pesan positif agar bisa diterima di masyarakat.
Ruang Publik Edisi #1 semakin menarik ketika Andi Ina Kartika selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 yang bergabung kedalam aplikasi zoom meeting melalui Studio di Kantor Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP). Ina Kartika hadir memberikan gambaran terkait aktivis dan motivasi Ina Kartika dalam menjalankan sebagai sosok pemimpin perempuan dan perwakilan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel dalam pemaparannya menjelaskan bahwa alasan terjun ke dunia politik merupakan tirah politik yang mendorong saya hadir di DPRD dan menjadi representasi perempuan. Saya mengawali peran sebagai anggota DPRD Sulawesi Selatan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Motivasi terbesar saya yaitu perjuangan almarhuma ibunda saya yang juga berada di dunia politik. Beliau menanamkan nilai bagi saya bahwa hak-hak yang harus didapatkan oleh perempuan yang perlu diperjuangkan oleh perempuan juga.
“Milenial harus banyak mengambil peran dalam dunia politik. Jabatan sebagai amanah yang dipercayakan kepada saya saat ini akan menjadi kekuatan dan jalan bagi saya untuk memperjuangkan hak-hak dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang adil. Palu yang menjadi amanh bagi saya akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentigan rakyat Sulawesi Selatan”, ungkap Ina Kartika yang menyempatkan hadir di Kantor LSKP ditengah kesibukannya.
