Matakita.co, Makassar – Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur pemerintah daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Administrasi Pemerintahan. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 19 hingga 22 Desember 2024 di Hotel Myko, Makassar, dan dihadiri oleh 67 peserta yang berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Luwu Timur.
Acara dibuka dengan pembacaan doa oleh Sardil Mutaallif, S.H., M.H., yang mengawali rangkaian kegiatan dengan harapan agar acara ini berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi semua peserta. Selanjutnya, Ketua Panitia, Dr. Naswar, S.H., M.H., memberikan laporan kegiatan yang menekankan pentingnya bimbingan teknis ini dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah. Dalam laporannya, Dr. Naswar menyatakan, “Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pemahaman aparatur pemerintah mengenai hukum administrasi, yang merupakan fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.”
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., dalam sambutannya, menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sangat penting, terutama dalam memahami aspek-aspek administrasi pemerintahan yang kompleks. “Kami di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin berkomitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas aparatur pemerintah. Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap peserta dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam dan aplikatif,” ujarnya. Ia juga mengajak para peserta untuk terus belajar dan mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, agar dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan daerah.
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Prof. Nasrum Muh. Nasrum Massi, Ph.D., Sp.MK., menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang administrasi pemerintahan. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan wawasan baru dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Narasumber yang kami hadirkan adalah para ahli yang memiliki pengalaman luas di bidangnya,” ujarnya dengan penuh semangat.
Bupati Luwu Timur, Drs. Budiman, M.Pd., dalam sambutannya, menekankan urgensi dari bimbingan teknis ini. Ia menyatakan bahwa tertib administrasi sangat penting untuk mengelola Kabupaten Luwu Timur yang memiliki potensi luar biasa. “Dengan bimbingan teknis ini, kami berharap aparatur pemerintah dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip administrasi yang baik dalam tugas sehari-hari mereka. Ini adalah investasi untuk masa depan Kabupaten Luwu Timur,” tambahnya.
Kegiatan Bimtek ini menghadirkan sejumlah materi penting yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya, antara lain:
- Hak dan Kewajiban Pemangku Jabatan – Prof. Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H.
- Kewenangan (Wewenang) Pemerintahan – Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
- Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pemerintahan Daerah – H.M. Syahran Rauf, S.H., M.H.
- Keputusan Pemerintahan – Prof. Dr. Syamsul Bachrie, S.H., M.H.
- Diskresi Pemerintahan – Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.
- Upaya Administrasi – Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
Setiap sesi materi dalam Bimtek dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek penting dalam administrasi pemerintahan, dengan harapan peserta dapat menerapkan ilmu yang didapat dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bimtek Hukum Administrasi Pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah di Kabupaten Luwu Timur. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan para peserta dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, serta berkontribusi pada pengembangan daerah yang lebih baik. Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
