Matakita.co, Gowa– (23/04), Tim Bina Desa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Batch 1 Tahun 2025 melakukan Penyuluhan Hukum di Desa Paccellekang, Kabupaten Gowa. Kegiatan Ini berkolaborasi dengan UKM LP2KI, HMPS FORMAHAN , dan HMD LETS INSTITUTE. Pada penyuluhan ini mengangkat tema “Penyuluhan Hukum: Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Mengawal Kebijakan Pemerintah Daerah di Desa Pacellekang, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa”.
Penyuluhan ini juga merupakan rangkaian dari Dies Natalis Ke 73 Fakultas Hukum Unhas yang dikoordinir langsung oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., dan didampingi oleh Wiranti, S.H., M.H., Nadiah Khaeriah Kadir, S.IP., S.H., M.H., Afif Muhni, S.H., M.H., dan Muhammad Fitrahtallah Dahlan, S.H., M.H.
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui pemahaman yang lebih baik terhadap proses perumusan kebijakan, masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta menuntut akuntabilitas dari para pemangku kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.
Acara ini resmi dibuka oleh H. Hasanuddin yang dalam hal ini mewakili kepala desa, yang juga menyampaikan urgensi adanya sosialisasi-sosialisasi mengenai hukum dan peran serta masyarakat terutama dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Penting adanya sosialisasi mengenai Hukum dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di Indonesia, dengan adanya sosialisasi seperti ini dapat menambah pengetahuan hukum untuk kita semua.” Ungkapnya.
Wiranti S.H., M.H. selaku penanggungjawab kegiatan ini, juga menyampaikan apresiasi atas antusias audiens dalam mengadiri kegiatan penyuluhan. “Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik”. Ujarnya.
Oleh karenanya sangat penting untuk mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena kebijakan yang baik lahir dari masyarakat yang peduli, kritis, dan tidak diam.
