Matakita.co, Pangkep – Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) membahas pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sejumlah fraksi ungkit kemiskinan di Kab. Pangkep tekankan pengentasan kemiskinan menjadi program utama untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep selama lima tahun kedepan. Senin, (11/8/2025).
Dalam pandangan akhir Fraksi Amanat Bangsa (PAN–PKB), Abdul Rauf menegaskan bahwa RPJMD merupakan agenda strategis yang menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ia meminta agar program-program pembangunan disusun secara terukur agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Masih ada krisis pemerataan pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Program belum merata antara wilayah daratan, pegunungan, dan kepulauan. Kami mendesak agar pemerataan pembangunan menjadi prioritas,” ujarnya.
Fraksi Golkar melalui Budiamin menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan RPJMD akan dinilai dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Program ini harus menyentuh langsung masyarakat bawah. Angka kemiskinan dan pengangguran wajib ditekan secara signifikan,” kata Budiamin.
Sementara itu, Fraksi NasDem yang diwakili Muhammad Ikhsan Baharuddin mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama Pemkab Pangkep dalam lima tahun mendatang. Ia juga menyoroti tingginya angka stunting dan gizi buruk di Pangkep yang dinilai mengkhawatirkan.
“Banyak kasus stunting dan gizi buruk di Pangkep saat ini. Ini sangat berbahaya karena berdampak pada perkembangan psikologis anak,” ujarnya.
Sidang paripurna ini menegaskan bahwa isu kemiskinan, pemerataan pembangunan, serta perbaikan kualitas gizi masyarakat menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani pemerintah daerah dalam periode RPJMD 2025–2029.
