Oleh : Rifaid Majid*
Satu barisan oligarki yang memiliki hasrat kuasa, cenderung berpotensi untuk menjadi pengkhianat ketika kekuasaan sedang berada ditangannya. Barisan kemunafikan terencana itu, dibungkus dalam formulasi konsep Bima Ramah, yang sampai hari ini tidak mampu ditransformasikan menjadi solusi konstruktif bagi problem daerah.
Kini, kekuatan yang dimiliki kekuasaan sedang mengantarkan kita kepada suatu tontonan politik dinasti, yang dimana satu barisan keluarga tampil sebagai pelaku eksekutor sekaligus legislator. Dan upaya otoritarianisme ini, menjadi gaya baru dalam perpolitikan di Kab. Bima, dengan membiarkan seorang ibu dan anak mengendalikan semua kebijakan dan keputusan politik daerah ada ditangan mereka, dan besar kemungkinan semua keputusan dan kebijakan politik itu, dilahirkan dari atap rumah yang sama dan tentunya pasti ada selubung kedzaliman.
Kalau demikian keadaan politik yang terjadi di Kab. Bima dalam beberapa waktu terakhir ini, ideologi kekuasaannya akan terus menghegemoni kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya. Sisa feodalisme yang terpatri pada kekuasaan itu, cenderung melanggengkan kekuasaan absolutismenya dan mereka akan berusaha menggerogoti setiap pikiran jernih yang berlawanan dengan kepentingan kekuasaannya.
Dalam kekuasaan seperti itu, potensi korupsi akan semakin merajalela, kolusi akan semakin kokoh, dan nepotisme akan sering terjadi. Kita sering benar melihat kekuasaan semacam ini, membiarkannya tanpa mengawasinya secara ketat, apalagi sampai berpikir untuk meruntuhkan sisa feodalisme yang dzolim itu.
Lembaga negara seperti legislatif tidak bisa lagi diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah sebagaimana fungsinya, karena DPRD Kab. Bima sekarang dihuni dan dikomandoi oleh seorang anak yang lahir dari rahim kepala daerah yang notabene ialah ibu kandungnya. Darah yang mengalir disekujur tubuh anak itu tidak mungkin memposisikan diri selaku pengawas apalagi melawan keputusan ibunya.
Kalau DPRD Kab. Bima tidak bisa lagi diharapkan, semua permasalahan ini akan dikembalikan kepada para aktifis selaku agen of change, social of kontrol dan moral of force. Mengingat tugas-tugas ini ialah amanah yang harus dilakukan oleh mereka yang meng_Akukan diri sebagai aktifis.
Jangan membiarkan kekuasaan otoriter menenggelamkan kesadaran intelektual kita, apalagi sampai mengebiri setiap usaha gerakkan perlawanan yang kita lakukan, rekonsiliasi moral perlu direncanakan untuk meruntuhkan dogma keraton kekuasaan. Kita memerlukan kekuatan dzikir, fikir dan jihad politik, agar racun politik dinasti tidak merambah pada setiap kekuatan-kekuatan politik yang ada.
Pertanyaannya sekarang adalah “apa kabar para aktifis daerah?. Bagaimana pandanganmu melihat keadaan sosio-politik daerah yang di kebiri oleh dinasti sekarang?. Masih adakah sisa-sisa jiwa revolusinermu? Atau jangan-jangan para aktifis daerah sekarang sudah dibungkam dengan sesuap nasi?. Ah, sungguh memalukan sekaligus memilukan. Membiarkan akal nurani melanglang buana tanpa isi pikiran dan memenuhinya dengan sentiment.
*) Penulis Adalah Mantan Ketua Umum Al-Musafir Ngali Bima-Makassar
