Matakita.co, Jakarta- Din Syamsuddin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia menolak usulan anggota komisi VIII DPR/RI untuk mengalihkan dana haji untuk penanganan covid-19.
Menurut Din Syamsuddin pengalihan dana haji untuk penanganan covid-19 tidak boleh dilakukan kecuali jamaah haji mengizinkan penggunaan dana tersebut.
“Terkait hal ini, saya tidak setuju jika uang jamaah dialokasikan atau dialihkan untuk penanganan Covid-19. Kecuali mereka (jamaah) mengizinkan,” ujar Din Syamsuddin saat dihubungi Republika, Kamis (9/4)
Din mengatakan, uang yang disetorkan oleh calon haji, sebagai nasabah di bank adalah hak milik mereka. Justru, selama ini yang banyak dikritik, seolah-olah uang yang sudah disetor bukan lagi hak milik mereka.
“Terkait itu, jika pemilik uang atau calon jamaah mengizinkan, bisa nisbahnya itu yang diberikan untuk penanganan Covid-19. Tapi sekali lagi harus sesuai izin mereka,” lanjut Din.
Din menyayangkan jika usaha yang sudah dilakukan oleh calon jamaah, dialihkan begitu saja. Kecuali, jika calon jamaah berasal dari golongan mampu atau kaya.
“Nggak bisa semena-mena. Jumlah yang banyak itu, apalagi yang sedang menunggu. Mereka menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Nisbah itu tidak pernah dikembalikan ke pemilik,” kata dia.
Sebelumnya, anggota Komisi Vlll DPR RI Fraksi Demokrat Nanang Samodra, mengusulkan ke Menteri Agama Fachrul Razi untuk mengalihkan dana penyelenggaraan haji untuk penanganan Covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Fachrul Razi, Rabu (8/4).
Dengan melihat perkembangan pendemi covid-19 diseluruh dunia, khususnya Arab Saudi, besar kemungkinan ibadah haji tahun ini ditiadakan, Pemerintah Arab Saudi juga menyampaikan kepada negara peserta haji untuk tidak tergesa-gesa mengurus keperluan haji, mengingat kondisi dan situasi belum kondusif.
