Matakita.co, Makassar – Lembaga study kebijakan publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan melaksanakan Woman Talk Edisi 7. Kegiatan Woman Talk adalah diskusi online melalui zoom meeting dan live streaming YouTube Tribun Timur. (9/7/2021)
Women Talk Edisi 7 ini mengangkat tema “Penguatan Sistem Kaderisasi Perempuan di Partai Politik”. Diskusi inspiratif ini dipandu oleh Alfiana sebagai host dan menghadirkan dua narasumber inspiratif yakni Hurriyah,S.Sos.,IMAS. selaku akademisi, Dosen Dep. Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Hj. Agusnawati, M.Hum. Selaku politisi partai Golongan Karya (Golkar) serta Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) Kabupaten Maros yang akrab disapa Una.
Riyah selaku narasumber membuka pandangan peserta terkait hakikat dasar perwujudan partai politik, peranan dan fungsi.
“Partai politik merupakan instrumen utama untuk dapat menerapkan demokrasi. Tetapi, ada problem yang cukup serius dalam konteks Indonesia. Ada fungsi dasar yang harusnya melekat dalam partai politik, seperti fungsi rekrutmen, komunikasi politik, dan fungsi mengelola konflik. Kenyataannya, dari berbagai studi literatur pasca 1998, partai adalah lembaga yang paling tidak demokratis. Hal ini terlihat dari kondisi partai yang hanya dikuasai oleh beberapa orang. Serta, disfungsional partai, dimana fungsi partai tidak berjalan dengan baik. Partai politik hanya semata-mata sebagai penjual tiket sebagai kendaraan menuju legislatif, tetapi tidak ada fungsi elektoralnya.”, pemaparan yang komprehensif dari Riyah selaku narasumber dari representasi akademisi.
Riyyah menambahkan pandangannya terkait dengan sistem kaderisasi partai yang terkesan diabaikan oleh partai politik. Setelah ada kebijakan afirmasi 30&, partai berlomba-lomba melakukan rekturmen untuk pemenuhan kuota, tetapi setelah proses perekrutan selesai, proses kaderisasi ditinggalkan. Sehingga, banyak kader partai yang hadir dalam pertarungan legislatif tanpa kapasitas yang memumpuni. Riyah memaparkan bahwa tidak ada karakteristik partai kader di Indonesia. Hal ini berpengaruh terhadap lemahnya loyalitas kader partai dan pilihan pemilih yang tidak konsisten terhadap suatu partai politik.
Pandangan dari Riyah disambut baik oleh Una yang menjelaskan tujuan dan sistem nilai yang berkembang dalam Partai Golkar, utamanya DPD Kabupaten Maros.
“Saya bergabung dalam Partai Golkar karena adanya nilai keterbukaan, tanpa adanaya diskriminasi. Keterwakilan perempuan di Partai Golkar sudah mulai didorong sampai pada representasi tingkatan nasional. Perempuan bergabung dalam partai harusnya dengan pondasi yang kuat dan memahami visi-misi partai secara tuntas. Hal ini penting karena partai politik menjadi ruang dan sarana yang paling tinggi terkait persoalan perempuan.”, ungkap Una selaku penggerak partai politik.
Urgensitas hadirnya representasi perempuan dalam partai politik diungkap secara tuntas oleh Hurriyah dan Una.
“Hadirnya perempuan dalam partai politik agar bisa mewarnai agenda kebijakan partai politik. Parpol sejatinya adalah jembatan bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini, dapat terwujud ketika perempuan mau masuk dalam parpol dan menujukkan representasi perempuan dan hadirnya ruang demokrasi partai, misalnya keterlibatan dalam posisi strategis. Hal ini memberikan ruang akomodir kebutuhan perempuan dan mempromosikan perempuan dalam peran-peran politik. Oleh karena itu, parpol harusnya membuka ruang keterwakilan yang inklusif agar partai menjadi instrument demokrasi yang demokratis.”, ungkap Hurriyah
Una menambahkan penjelasan terkait peran dan keerbukaan ruang bagi kader perempuan partai politik.
“Kami selaku pimpinan lembaga sayap Partai Golkar. Pimpinan partai adalah stakeholder penting dalam meningkatkan representasi partai perempuan. Perempuan harus aktif membangun komunikasi untuk mengakses ruang yang lebih dalam parpol. Kapasitas dan kapabilitas, serta kepercaayaan masyarakat sangat penting untuk dapat berperan dalam parpol. Partai Golkar melakukan pembagian kader dan pembinaan.”, uangkap Una selaku praktisi partai politik.
Kedua narasumber memberikan pandangan terkait dengan konsep kaderisasi perempuan yang idel dalam partai politik, serta tantangan dan solusi dalam menghadapi tantangan kaderisasi dalam internal partai.
“Ada 3 tipolologi partai yakni partai kader yang fokus untuk mencetak kader militan dan solid, sejauh ini dari hasil riset dalam sejarah politik Indonesia hanya 2 partai yang dikatakan partai kader yakni PKI dan PKS. Yang kedua partai massa yang lebih terbuka dan siapapun bisa masuk, biasanya partai nasionalis. Yang ketika partai yang menyeimbangkan keduanya. Di Indonesia hampir semua parpol tidak dapat menjaga konsistensi dan kapabilitas dalam sistem rekrutmennya. Sehingga, Perludem pernah mengeluarkan konsep ‘sistem comot’. Padahal parpol memiliki organisasi sayap perempuan harusnya menjadi ruang merekrut kader perempuan, tetapi kenyatannya sayap parpol ini memiliki pengaruh yang sangat minim. Animo perempuan suudah tinggi untuk masuk dalam paropl, tetapi partisipasi dan representasinya masih sangat kurang. Akses perempuan untuk menempati posisi strategis dalam paropol itu tergantung dari resources yang dimiliki. Hasil riset Puskapol masih ada pengaruh dinasti yang menghambat kaderisasi perempuan dalam parpol”, ungkap Riyah dalam pandangan akademisi.
Una menyampaikan bahwa Ketua partai golkar DPD Kab. Maros memberikan ruang kepada kader parpol. Sistem kaderisasi partai golkar yakni hanya ada 1 periode dalam sebuah keperngurusan, sehingga senantiasa mencetak kader baru dan beregenerasi. Organisasi perempuan dalam parpol senantiasa dinamis dan inklusif. Rasa kepemilikan kader partai juga dibibit dengan aktivitas bersama, seperti reses di daerah, pengembangan kapasitas dan pembinaan.”
Alfiana selaku host dan Una memberikan gambaran terkait dengan tantangan dan hambatan penguatan sistem kaderisasi perempuan dalam parpol, diantaranya: hambatan dalam diskriminasi perempaun untuk nomor urut calon anggota legilatif, pendanaan yang tidak memadai, kurangnya kesadaran partai dan regulasi yang belum mengikat. Tantangan dan hambatan ini diberikan tawaran solusi oleh Hurriyah.
“Penting untuk melakukan penguatan nilai dalam sebuah parpol terhadap kader dan berpengaruh pada loyalitas parpol. Adanya upaya penguatan UU No, 11 Tahun 2011 tentang parpol melalui revisi senantiasi digaungkan. Tantangan electoral juga harus dibiaskan melalui akses yang setara dalam kompetisi dan menggalang dukungan pemilih. Serta, pemanfaatan biaya alokasi untuk menunjang pemenuhan kuota afirmatif 30% perempuan. Biaya ini harusnya dapat dimanfaatkan untuk rekrutmen, kaderisasi dan peningakatn kapasitas.”, uangkap Una sebagai penggerak sayap parpol.
Women Talk Edisi 7 berlangsung dengan sangat apik dan terbuka. Diskusi online ini membuka ruang yang interaktif bagi Sahabat Publik (audience) yang ingin menyamoaikan pertanyaan dan ruang tanggapan bagi narasumber. Women Talk Ediis 7 ditutup dengan closing statemen dari kedua narasumber.
Hurriyah berpesan bahwa kita perlu bekerjasama, parpol harus fokus dan memberikan komitmennya dalam reformasi kelembagaan parpol.
Sementara itu, politisi Golkar ini berpesan agar Perempuan harus ikut mewarnai parpol dan jangan pernah takut untuk ikut bergabung dalam parpol.
