MataKita.co, Makassar – WALHI Sulsel kembali menyelenggarakan Diskusi publik yang bertajuk “Daya Rusak Tambang Pasir Laut Terhadap Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM)” pada tanggal 27 Desember 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan di Baruga Anging Mammiri Rujab Wali Kota Makassar ini dihadiri oleh 70 perempuan yang mayoritas adalah istri nelayan pesisir kota Makassar, Galesong, Kaluku Bodoa, Pulau Kodingareng, Pulau Lae – lae dan daerah lainnya. Diskusi publik ini membahas tentang pengalaman para aktivis pesisir dari masing – masing daerah dari Pulau Kodingareng, Pulau Pari, Pesisir Bengkulu dan Pesisir Semarang.
“Penambangan pasir menyebabkan pengurangan hak hidup warga pada mata pencaharian mereka karena kerusakan ekosistem laut,” Ujar Aklima, Perempuan Pesisir dari Bengkulu
“Perempuan sekarang menjadi garda terdepan di semua lokasi penolakan proyek perusakan khususnya ekosistem dan iklim laut,” Tutur Nur Chayati, Perempuan Pesisir Semarang
“Melalui forum ini kami sampaikan bahwa kami mohon kepada bapak Walikota Makassar, Pak Danny Pomanto agar menolak menerima tawaran kerja sama pihak pemprov untuk perluasan reklamasi di daerah pulau Lae – Lae. Pak, kami ini anak – anak ta’ kodong, tolong kami pak,” Ungkap Daeng Bau, Salah satu peserta diskusi yang juga istri nelayan pulau Lae – Lae
Selain menghadirkan tokoh perempuan dari masing – masing daerah untuk berbagi pengalamannya, Diskusi publik ini turut menghadirkan penanggap dari tokoh Komnas Perempuan, Dosen serta Manajer Eksekutif Kampanye Pesisir dan Laut WALHI Nasional. Penjabaran secara ilmiah diberikan kepada peserta sehingga dapat memperluas pengetahuan masyarakat untuk tetap bertahan pada aksi advokasi lingkungan yang mereka lakukan.
Komnas Perempuan pun ikut menanggapi pengalaman perempuan pesisir yang menjadi pembicara, ia berpesan bahwa negara menjamin keamanan dan keadilan perempuan serta masyarakat rentan lainnya, “Merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan perempuan dari sikap represif oknum tak bertanggung jawab,”
Syafyudin Yusuf, Dosen Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menjabarkan tentang aksi pengrusakan ekosistem laut ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat saat ini namun efeknya sampai generasi anak cucu kita kedepannya,
“Kerusakan ekosistem laut ditandai matinya terumbu karang, berkurangnya biota laut serta abrasi adalah satu dari sekian banyak dampak signifikan akibat pengerukan pasir yang dilakukan di perairan Sangkarrang,” tegas Syafyudin Yusuf, para peserta pun turut memberikan tepuk tangan dan ungkapan perlawanan pada pengerukan pasir tersebut.
Kegiatan ini ditutup dengan tanggapan Farid Ridwanuddin, Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI yang menjabarkan dampak Ocean Grabbing / Perampasan hak laut yang terjadi pada daerah – daerah terkait.
“Dampak yang sangat dekat terjadi jika perampasan hak laut ini terjadi secara terus menerus adalah beberapa hal yang menjadi keluh kesah ibu bapak sekalian, desa pesisir akan tenggelam, dampak krisis iklim pada aktivitas nelayan, krisis pangan laut, dan hancurnya ekosistem laut,” pungkas Farid Ridwanuddin.
