MataKita.co, Makassar – Digitalisasi tata kelola publik telah menjadi agenda utama hampir seluruh pemerintah di dunia sebagai respons terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sejalan dengan itu, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Hasanuddin (Unhas), menyelenggarakan kuliah umum di awal semester akademik 2024/2025. Kuliah umum ini bertujuan untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang digitalisasi pemerintahan dengan mengundang pakar internasional yang memiliki pengalaman langsung di bidang ini.
Acara yang diselenggarakan oleh Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik (LRKMP) Departemen Ilmu Administrasi Unhas ini mengangkat tema “Digitalisasi Pemerintahan di Malaysia” dan menghadirkan Dr. Nur Ajrun Khalid, Ketua Program Magister Administrasi Publik, School of Social Science, Universiti Sains Malaysia (USM), sebagai pembicara utama. Kuliah umum ini berlangsung secara daring melalui platform Zoom pada Rabu, 28 Agustus 2024, dari pukul 09:00 hingga 11:00 WITA.
Dalam paparannya, Dr. Ajrun Khalid menjelaskan langkah-langkah signifikan yang telah diambil oleh Pemerintah Malaysia dalam memajukan transformasi digitalisasi pemerintahan. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pembentukan lembaga khusus, Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU), yang berada langsung di bawah pengawasan Perdana Menteri. Lembaga ini memiliki mandat khusus untuk mempercepat proses transformasi digital di seluruh sektor pemerintahan Malaysia.
Dr. Ajrun menekankan pentingnya dokumen perencanaan strategis yang telah dibuat oleh Pemerintah Malaysia dalam memanfaatkan teknologi-teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI), Blockchain, dan robotika dalam pelayanan publik. Dokumen strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan teknologi terkini tetapi juga mengarahkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif.
“Saat ini, Malaysia berada di peringkat ke-42 dunia dalam penerapan digitalisasi dan open government menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2020. Hal ini merupakan pencapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan zaman,” ungkap Dr. Ajrun. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti literasi digital yang belum merata, akses internet yang terbatas di wilayah-wilayah terpencil, serta isu-isu terkait keamanan siber (cybersecurity).
Setelah paparan Dr. Ajrun, sesi tanya jawab berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta, yang terdiri dari mahasiswa program sarjana dan pascasarjana, dosen, serta peneliti baik dari Unhas maupun universitas lain. Pertanyaan yang diajukan berkisar pada perbandingan antara penerapan digitalisasi di Malaysia dan Indonesia, serta peluang dan tantangan yang dihadapi kedua negara dalam mengimplementasikan teknologi baru dalam pemerintahan.
Kuliah umum ini tidak hanya memberikan wawasan baru bagi para mahasiswa tetapi juga menjadi ajang untuk memperkuat hubungan akademis antara Universitas Hasanuddin dan Universiti Sains Malaysia. Prof. Dr.Alwi, Ketua Departemen Ilmu Administrasi Unhas, menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum dengan mengundang pakar dari luar negeri merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh departemen di setiap awal semester. “Ini adalah salah satu cara kami untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, setelah mereka kembali dari libur semester atau baru memulai kuliah di Unhas,” ujarnya.
Prof. Alwi juga menekankan pentingnya acara seperti ini dalam memberikan perspektif global kepada mahasiswa, yang akan berguna bagi mereka dalam memahami dinamika tata kelola publik di era digital. “Dengan memahami bagaimana negara-negara lain, seperti Malaysia, mengadopsi dan mengimplementasikan digitalisasi dalam pemerintahan, mahasiswa dapat mengambil pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam konteks Indonesia,” tambahnya.
Dr. Muhammad Tang Abdullah, Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Unhas, juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama dengan mitra universitas dari luar negeri, yang diharapkan dapat menjadi awal kolaborasi penelitian ke depan. “Kami berharap bahwa melalui kegiatan ini, tidak hanya pengetahuan yang diperoleh tetapi juga terbuka peluang untuk penelitian kolaboratif yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu administrasi publik,” jelasnya.
Secara keseluruhan, kuliah umum ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam digitalisasi pemerintahan di Malaysia, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Pesan utama yang disampaikan dalam acara ini adalah bahwa transformasi digital bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi negara-negara yang ingin tetap relevan dan kompetitif di era globalisasi.
