Matakita.co, Jakarta – Gejolak politik dan sosial yang meluas di Jakarta dan sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum Partai Masyumi, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. Ia menilai, demonstrasi yang semula berangkat dari tuntutan rakyat kini telah bergeser menjadi gerakan revolusi sosial yang berpotensi mengancam stabilitas negara.
Dalam keterangannya kepada matakita.co (31/8/2025), Yani menekankan bahwa Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, perlu mengambil langkah progresif dan strategis dalam menghadapi situasi tersebut.
“Presiden harus melihat kondisi ini dari perspektif strategis dan politik, tidak lagi sebatas kacamata taktis dan normatif. Gejolak ini sudah tidak bisa dianggap normal, karena gerakan massa terus meluas dan berpotensi meningkat pada September 2025,” ujarnya.
Desakan untuk Ambil Alih Komando
Yani mengingatkan Presiden bahwa Pasal 10 UUD 1945 memberikan kewenangan penuh bagi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Karena itu, menurutnya, Prabowo sebaiknya memimpin langsung komando pengamanan dan ketertiban, tanpa mendelegasikan wewenang kepada Kapolri maupun Panglima TNI.
Selain itu, ia juga menyoroti tuntutan masyarakat yang semakin luas terkait pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, keputusan tersebut mendesak untuk segera diambil demi meredakan ketegangan di lapangan.
Pertimbangan Keadaan Darurat
Dalam kondisi yang semakin genting, Yani menilai Presiden perlu mempertimbangkan penerapan Pasal 12 UUD 1945, yang memberi kewenangan untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat. Langkah ini, menurutnya, dapat menjadi solusi untuk menghentikan eskalasi dan memulihkan stabilitas nasional.
“Untuk menenangkan keadaan, Presiden perlu mengambil tindakan revolusi hukum dengan menyatakan keadaan darurat. Dengan begitu, langkah pengamanan bisa lebih efektif dijalankan,” tegasnya.
Front Keamanan Nasional
Sebagai solusi jangka menengah, Yani mengusulkan pembentukan Front Keamanan Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Front ini, kata dia, perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh militer, serta elit politik yang memiliki integritas, moral, dan kebajikan tinggi, sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
