Oleh : Ahmad Habibi Baharuddin
(Ketua Serikat Hijau Indonesia Kab. Pangkep)
Warga Pangkep sudah terlalu lama dipaksa hidup dalam debu. Setiap hari mereka menghirup polusi dari aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Biringkassi Desa Bulu Cindea hingga debu semen yang menyesakkan di Desa Biring Ere. Akibatnya jelas, gangguan pernapasan, penyakit paru-paru, dan kualitas hidup yang semakin tergerus.
Namun, di balik penderitaan itu, ada fakta yang lebih menyakitkan bahwa hasil industri Semen Tonasa justru tidak kembali ke daerah. Pajak utama berupa PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sepenuhnya masuk ke pusat. Fasilitas besar perusahaan seperti perumahan karyawan, lapangan golf, hingga pelabuhan Biringkassi itu semua tidak menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangkep. Artinya, rakyat hanya mendapat debu, sementara keuntungan mengalir keluar.
Pertanyaannya, apa yang dilakukan jajaran pimpinan PT Semen Tonasa? Direktur Utama Anis bersama dua komisaris baru, Andi Rio (Komisaris Utama) dan Andi Nusawarta (Komisaris Independen), mestinya berdiri di depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Pangkep. Jangan hanya menjadi simbol politik hasil kompromi, duduk nyaman di kursi komisaris, tanpa suara dan tanpa keberpihakan.
Kalau mereka tidak tahu masalah pajak ini, itu keterlaluan. Kalau mereka tahu tapi memilih diam, itu lebih parah, sebuah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat yang sudah puluhan tahun menanggung beban lingkungan.
Pangkep butuh keadilan, bukan sekadar CSR simbolik. Pajak yang adil, pengelolaan lingkungan yang serius, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal adalah kewajiban moral sekaligus politik. Industri yang mengorbankan kesehatan rakyat tanpa mengembalikan manfaatnya ke daerah hanyalah bentuk kolonialisme baru dalam balutan modernisasi.
Masyarakat Pangkep sudah cukup bersabar. Kini giliran PT Semen Tonasa dan para komisarisnya membuktikan, apakah mereka pemimpin yang berpihak pada rakyat, atau sekadar penjaga kepentingan pusat yang membiarkan rakyat terus menghirup debu kematian.
