Oleh : Ericha Angi Rantelili
(Mahasiswa Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Negeri Makassar)
Transformasi sistem kesehatan di Indonesia menuntut adanya pelayanan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga aman dan bermutu. Dalam konteks inilah, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan memegang peran strategis sebagai instrumen penjamin mutu dan keselamatan pasien. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akreditasi menjadi wujud nyata tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak.
Akreditasi merupakan proses penilaian eksternal yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah memenuhi standar mutu tertentu. Di Indonesia, sistem akreditasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari upaya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Paradigma ini mendorong fasilitas kesehatan untuk membangun budaya mutu dalam praktik pelayanan sehari-hari, bukan hanya saat menghadapi penilaian akreditasi.
Perkembangan teknologi informasi turut mendorong transformasi akreditasi ke arah digital dan berbasis online. Akreditasi online memungkinkan proses penilaian menjadi lebih transparan, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Melalui sistem digital, fasilitas kesehatan dapat melakukan pemantauan indikator mutu, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal secara berkelanjutan. Bagi pemerintah dan regulator, sistem ini mempermudah proses pembinaan dan pengawasan, sekaligus menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan.
Selain penguatan sistem nasional, penerapan akreditasi juga mulai diarahkan untuk selaras dengan standar internasional. Standar internasional menekankan pentingnya keselamatan pasien, tata kelola klinis yang baik, manajemen risiko, serta keterlibatan aktif pimpinan fasilitas kesehatan dalam pengawasan mutu. Harmonisasi standar nasional dan internasional diharapkan dapat meningkatkan daya saing layanan kesehatan Indonesia serta memperkuat kepercayaan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global.
Inti dari seluruh proses akreditasi terletak pada penerapan Sasaran Keselamatan Pasien. Sasaran ini mencakup ketepatan identifikasi pasien, komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, keamanan penggunaan obat, kepastian prosedur tindakan medis, pencegahan infeksi, serta pencegahan risiko jatuh. Penerapan sasaran keselamatan pasien secara konsisten menjadi fondasi utama dalam meminimalkan kejadian tidak diharapkan dan membangun budaya keselamatan di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.
Akreditasi juga memberikan dampak signifikan terhadap tata kelola organisasi dan sumber daya manusia kesehatan. Standar akreditasi menuntut adanya kejelasan struktur organisasi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta penerapan standar operasional prosedur yang berbasis bukti. Dengan bekerja sesuai standar yang terakreditasi, tenaga kesehatan memiliki perlindungan profesional dan hukum, sementara institusi memperoleh alat manajemen risiko untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan publik.
Dalam jangka panjang, penerapan standar akreditasi online dan internasional merupakan investasi penting bagi pembangunan kesehatan nasional. Akreditasi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan mutu layanan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kesenjangan kualitas pelayanan antarwilayah, serta mendukung capaian indikator kesehatan nasional. Melalui sistem akreditasi yang kuat dan berkelanjutan, fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan.
Dengan demikian, standar akreditasi online dan internasional pada fasilitas kesehatan bukan sekadar alat penilaian, melainkan strategi transformasi mutu pelayanan kesehatan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, melalui layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
