Matakita.co, Jakarta — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Ade Indriani Zuchri , resmi meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor yang digelar di Jakarta. (14/2/2026)
Dalam disertasinya, Ade Indriani mengangkat studi kasus konflik perkebunan sagu di Papua Barat Daya. Penelitian tersebut mengkaji dinamika konflik agraria dalam perspektif politik, dengan menyoroti relasi kekuasaan, tata kelola sumber daya alam, serta implikasi kebijakan terhadap masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Sidang promosi doktor dipimpin oleh Prof. Erna Ermawati Chotim, M.Si selaku pimpinan sidang. Bertindak sebagai Promotor adalah Prof. Dr. Herman Hidayat, dengan Dr. Asran Jalal, M.Si sebagai Co-Promotor.
Adapun Dewan Penguji terdiri atas Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A, Dr. TB Massa Djafar, M.Si, dan Dr. Robert Siburian, S.E., M.Si.

Dalam pernyataannya usai sidang, Ade Indriani menegaskan bahwa konflik perkebunan sagu tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai persoalan ekonomi semata.
“Disertasi ini saya dedikasikan untuk masyarakat adat di Papua Barat Daya yang selama ini menghadapi dinamika konflik sumber daya alam. Konflik perkebunan sagu tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan persoalan politik tata kelola sumber daya yang menyangkut relasi kekuasaan, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan. Saya berharap penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal,” ujar Ade Indriani.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi politik sumber daya alam, sekaligus menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan penyelesaian konflik agraria yang lebih komprehensif dan berkeadilan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Gelar doktor yang diraih menjadi tonggak penting dalam perjalanan akademik Ade Indriani, sekaligus mempertegas komitmennya dalam memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendekatan akademik dan advokasi kebijakan.








































