MataKita.co, Manado- Ikatan Mahasiswa Mahasiswa Administrasi Negara Wilayah Sulawesi Utara mengadakan Forum Discussion Group Rabu (07/06/2017) di aula Politeknik negeri Manado, mengangkat Tema “Refleksi Reformasi Birokrasi di Era Otonomi Daerah” kegiatan ini merupakan rankaian Dies Natalis IKMA Sulawesi yang ke-V.
Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pembicara Walikota Manado Bapak G.S.V. Lumentut, Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Kota Manado DR Liny Tambajong, Kepala Bagan Pemerintahan, Humas Steven Runtuwene S.Sos dan Kabag Organisasi Inov Walelang SH.
Walikota Manado Bapak G.S.V. Lumentut, secara rinci beliau menjelaskan tentang bagaimana sistem pemilihan kepala daerah di era otononomi. “Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak lagi melalui lembaga DPR, Hal ini sangat menguntungkan masyarakat karena pertanggung jawaban langsung kepada masyarakat,”terangnya
Lanjut dikatakan walikota terbaik se- indonesia ini, pemerintah telah membentuk sistim pengawasan yaitu lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan terkait keuangan daerah, kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang tugasnya mengawasi kinerja aparatur pemerintah melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), juga Ombudsman dengan melakukan pengawasan dan penilaian menyangkut layanan publik serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) untuk menjaga toleransi antar umat beragama.
Untuk itu, saya sebagai walikota yang telah dipercaya oleh rakyat kota manado, selalu berupaya dan bertekad sehingga dalam pemerintahan saya ingin pengeloaan administrasi keuangan dikelola tanpa melanggar aturan, ucap walikota dua periode ini.
Menurut Ayin selaku Panitia, Acara FGD ini sengaja kita laksanakan agar kita sebagai Mahasiswa Administrasi mengetahui apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, terutama dalam tata kelolah Administrasi Pemerintahan Daerah.
