Oleh : Furqan Jurdi*
Dalam waktu kurang-lebih 16 hari di Bulan Juni ini, KPK melakukan empat kali operasi tangkap tangan (OTT). Empat kali itu masing-masing terjadi di dua provinsi, yaitu Jawa Timur dan Bengkulu. Dua provinsi ini ditampar tanpa ampun oleh OTT KPK.
OTT pertama dilakukan oleh KPK pada Senin, 5 Juni 2017, di Jawa Timur. OTT ini terkait dengan suap DPRD Jatim dari kepala dinas setempat, dan KPK menyita uang 150 Juta dari hasil OTT itu, dan menetapkan 6 Orang Tersangka.
Sela empat hari kemudian, KPK meluncur ke Bengkulu untuk menangkap jaksa yang diduga menerima suap, dan KPK membawa tiga orang dari bengkulu ke Jakarta yang diduga melakukan tindak pidana penyuapan yang salah satu di antaranya merupakan oknum jaksa, yang juga menjabat Kasie Intel III Kejati Bengkulu. Dan penyidik KPK mengamankan uang senilai 10 juta Rupiah.
Sekitar seminggu kemudian, tepatnya 16 Juni 2017, KPK kembali ke Jawa Timur. Saat itu tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto ditangkap dan satu orang dinas pekerjaan umum, judulnya masih sama, OTT Suap. Uang yang disita 470 juta.
Lalu pada hari ini, 20 Juni 2017, KPK kembali lagi ke Bengkulu untuk mengamankan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, penangkapan dilakukan, katanya setelah tim penyidik menduga ada transaksi yang baru dilaksanakan. “Dugaannya terkait dengan proyek di pemerintah daerah di Bengkulu. Dalam OTT tersebut KPK menangkap lima orang dua diantaranya adalah Gubernur Bengkulu dan Istrinya. Dengan uang diperkirakan nominal 1 Milyar Rupiah.
Penangkapan yang terjadi bersamaan dengan menguatnya penggulingan hak angket DPR. Ini semacam mencari perhatian publik untuk mendapatkan dukukungan ditengah krisisnya dukungan kepada KPK dalam menghadapi DPR ini. Kita mengapresiasi OTT itu, dan kita salut dengan kerja cepat, kerja tanggap KPK, tapi jangan dilakukan dengan menimbulkan tanda tanya bagi semua orang, kok… pukulannya bertubi-tubi amat. Kok begini amat, begitu lho.
Jadi OTT-OTT itu hanyalah semacam “akting” KPK dalam mencuri perhatian masyarakat luas. Sebenarnya KPK nggak usah kesana-kemari untuk menangkap korupsi, cukup angkat kasus sumber waras, kasus Century, BLBI, dan E-KTP itu selesai untuk mencari simpati. Tidak usah kiri kanan kesana-kemari.
Oleh sebab itu ditengah OTT yang menggencar, dalam isu korupsi yang semakin tidak bisa lagi dipercaya dengan akal sehat, maka mari kita tetap bersemangat untuk memberantas Korupsi, tapi jangan kita memakai dalil korupsi untuk mencari citra diri kita, lalu mengorbankan masa depan orang lain. Saatnya KPK di Evaluasi serius, mengingat penanganan korupsi yang semakin menghilangkan akan sehat kita yang waras.
*) Penulis adalah aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
