MataKita.co, MAKASSAR- Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Amir Uskara membantah pernyataan Juru Bicara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I partai Golkar Sulsel, Maqbul Halim yang mengklaim PPP dan PAN akan mengalihkan dukungan dari Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) ke pasangan Nurdin Halid-Azis Qahhar Mudzakkar (NH-Azis).
Menurut Amir Uskara, rekomendasi PPP untuk paket IYL-Cakka bersifat final dan tidak akan berubah. Ia juga menyesalkan pernyataan kader partai lain yang seolah ingin mengatur PPP. Bahkan legislator senayan ini mempertanyakan siapa itu Maqbul Halim.
“Siapa Itu Maqbul Halim?. Orang lain kok mengatur-ngatur PPP. PPP itu sudah selesai, PPP itu sudah final ke IYL-Cakka. PPP sendiri pun tetap di sana (IYL-Cakka), kenapa ada partai lain mengurus-ngurus PPP,” kata Amir Uskara melalui sambungan telepon, Rabu (16/8/2017).
Sementara Juru Bicara (Jubir) DPW PAN Sulsel, Irfan AB menyayangkan sikap Maqbul Halim memberikan komentar bahwa PAN bakal ke NH-Azis, sementara PAN kata Irfan AB, telah resmi mendukung paket IYL-Cakka di kontestasi Pilgub Sulsel.
“Saya kurang paham juga kenapa ada komentar seperti itu, karena selama ini kan tidak ada komunikasi politik kita dengan NH-Azis, jadi secara logis tidak, lagipula misalnya ini misalnya saja, kalau dukungan kita tidak ke IYL-Cakka, maka saya jamin PAN tidak akan ke NH-Azis,” ucap Irfan AB.
PAN kata dia, sudah menunjukkan keseriusannya mendukung jagoan IYL-Cakka dengan menghadiri deklarasi pasangan IYL-Cakka di Gedung CCC beberapa waktu lalu. Apalagi kehadiran PAN sebagai partai pengusung merupakan atas perintah DPP PAN.
“Kan deklarasi kemarin perintah DPP untuk menghadiri IYL-Cakka, itu perintah DPP, ndak mungkin kita hadiri kalau bukan perintah DPP. Kalaupun kita ini, kalaupun ya, kita tidak ke IYL-Cakka, ya secara komunikasi politik juga kita tidak ke NH-Azis,” tegasnya lagi.
Menurutnya, ucapan Maqbul Halim hanya pengklaiman sepihak saja. Meskipun NH melakukan komunikasi dan lobi politik di tingkat DPP, namun tidak melakukannya juga di DPW kata Irafan AB, itu merapakan contoh komunikasi yang buruk.
“Walaupun gencar komunikasi di DPP, tapi kalau tidak komunikasi dengan DPW pasti DPP mempertimbangkannya, karena kita stake holdernya walaupun kebijakan ada di DPP,” bebernya.
“Itu klaim sepihak saja, lagian tidak etis kalau hanya dia berkomunikasi dengan DPP tapi tidak komunikasi dengan DPW, saya kira itu contoh komunikasi yang buruklah,” tutupnya.
