MataKita.co, Jakarta — Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, Kamis (22/1/2026). Raker tersebut membahas dua agenda utama, yakni Capaian Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2025 serta Program Strategis Energi Ketahanan Nasional Tahun 2026.
Dalam rapat kerja tersebut, Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, menegaskan pentingnya menjadikan pemerataan akses energi sebagai prioritas utama dalam kebijakan ketahanan energi nasional.
Menurutnya, capaian kinerja ESDM selama 2025 patut diapresiasi, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Namun, tantangan mendasar berupa ketimpangan akses listrik di sejumlah daerah masih membutuhkan perhatian serius.
“Saya ingin menekankan bahwa ketahanan energi nasional tidak boleh hanya dibaca dari sisi produksi dan cadangan energi, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menghadirkan listrik yang adil dan merata bagi seluruh rakyat,” ujar Andi Muzakkir Aqil dalam forum rapat kerja tersebut.
Ia secara khusus menyoroti kondisi Sulawesi Selatan, yang memiliki karakter geografis kompleks, mulai dari wilayah kepulauan, pegunungan, hingga desa-desa terpencar. Hingga saat ini, sejumlah wilayah tersebut masih menghadapi keterbatasan akses listrik dan jam nyala yang rendah. Wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Kepulauan Selayar, serta daerah pegunungan di Luwu, Enrekang, dan Toraja, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam program elektrifikasi nasional.
“Sulawesi Selatan ini tidak homogen. Ada pulau-pulau kecil, daerah pegunungan, dan desa terpencil yang belum sepenuhnya menikmati listrik secara layak. Ini harus menjadi perhatian serius Kementerian ESDM,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Muzakkir Aqil juga menyampaikan bahwa dirinya baru-baru ini berdiskusi langsung dengan Bupati Pangkep terkait kebutuhan dan pengembangan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah kepulauan. Menurutnya, PLTS merupakan solusi strategis, namun harus dirancang secara kontekstual dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Oleh karena itu, program PLTS tidak boleh hanya bersifat seragam atau proyek semata. Desainnya harus benar-benar menjawab kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Demokrat melalui Andi Muzakkir Aqil mengajukan dua pertanyaan utama kepada Kementerian ESDM. Pertama, terkait progres dan target konkret program elektrifikasi, khususnya di wilayah desa terpencar dan terpencil. Ia mempertanyakan sejauh mana program tersebut sudah berjalan dan apakah target pemerataan akses listrik di seluruh daerah dapat tercapai pada tahun 2026.
Kedua, ia menanyakan mekanisme koordinasi antara Kementerian ESDM, PLN UID Sulselrabar, dan pemerintah daerah, agar program PLTS dan elektrifikasi tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.
“Koordinasi pusat, PLN, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi tidak efektif di lapangan,” tutup Andi Muzakkir Aqil.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan bahwa agenda ketahanan energi nasional benar-benar berpihak pada pemerataan, keadilan wilayah, dan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
