Matakita.co, Makassar – Hilirisasi nikel yang selama ini menjadi salah satu andalan pertumbuhan ekonomi nasional dinilai tidak lagi cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap industri rendah emisi, masa depan daya saing industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia disebut sangat ditentukan oleh keberhasilan dekarbonisasi di seluruh rantai pasok.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, saat menjadi keynote speaker pada Seminar Publik bertajuk “Membangun Dekarbonisasi pada Rantai Pasok Industri Baterai dan EV demi Menjaga Daya Saing dan Komitmen Lingkungan Indonesia” yang digelar Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan CSIS Indonesia di Gedung Ipteks Unhas, Makassar, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri atas akademisi, mahasiswa, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat umum. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis di tengah pesatnya hilirisasi nikel nasional sekaligus meningkatnya standar lingkungan yang diterapkan pasar internasional.
Dalam paparannya, Delis mengatakan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena menguasai sekitar 53 persen cadangan nikel dunia. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri baterai kendaraan listrik global.
Namun, menurut dia, peluang tersebut juga diiringi tantangan serius, terutama terkait jejak karbon industri pengolahan nikel yang masih tinggi.
“Hari ini dunia tidak lagi hanya berbicara tentang produk yang murah dan kompetitif, tetapi juga tentang produk yang rendah karbon dan berkelanjutan. Masa depan industri nikel Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan kita beradaptasi dengan tuntutan ekonomi hijau global,” ujar Delis.
Ia menjelaskan, teknologi pengolahan nikel yang saat ini masih dominan digunakan, seperti Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), menjadi salah satu penyumbang emisi karbon yang cukup besar dalam rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik.
Karena itu, dekarbonisasi, menurut Delis, harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup penerapan praktik pertambangan yang bertanggung jawab, reklamasi lahan pascatambang, pemanfaatan energi terbarukan, serta penguatan tata kelola lingkungan dan sosial yang berkelanjutan.
“Tentu kita harus mendorong reklamasi yang berkelanjutan, menerapkan good mining practices, serta memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan seperti PLTA, PLTS, maupun co-firing pada PLTU yang masih menggunakan batu bara,” katanya.
Sebagai salah satu pusat industri nikel nasional, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, lanjut Delis, berkomitmen mendukung investasi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.
Ia mengungkapkan, Pemkab Morowali Utara bersama Universitas Hasanuddin tengah menjajaki kerja sama riset untuk memetakan risiko lingkungan serta menyusun langkah mitigasi terhadap dampak industrialisasi.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri menghadapi dampak industrialisasi. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat agar hilirisasi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan,” ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Morowali Utara, Ince Mochamad Arief Ibrahim, menilai dekarbonisasi justru menjadi syarat utama agar produk nikel Indonesia tetap kompetitif di pasar global.
“Dekarbonisasi bukan ancaman bagi hilirisasi industri nikel, tetapi justru menjadi kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar internasional yang kini semakin ketat terhadap standar lingkungan,” kata Arief.
Sementara itu, Dekan FISIP Unhas, Prof. Dr. phil. Sukri, S.IP., M.Si., menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan riset dan rekomendasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan kebutuhan industri dan keberlanjutan lingkungan.
Peneliti CSIS Indonesia, Via Azlia Widiyati, menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi nikel tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya investasi dan produksi, tetapi juga dari kemampuan membangun green value chain yang mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis batu bara.
Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulawesi Selatan, Jamaluddin, S.T., M.T., mengingatkan bahwa kebijakan global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) membuat agenda dekarbonisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
Seminar tersebut menyimpulkan bahwa dekarbonisasi tidak semata-mata merupakan agenda lingkungan, melainkan strategi penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik dunia.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat, transisi menuju industri nikel rendah karbon diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga Indonesia mampu mempertahankan daya saingnya di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
