MataKita.co, JAKARTA– Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengecam Pemerintah yang tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan kekerasan di Myanmar, menurutnya tidak ada alasan Indonesia takut dengan negara tersebut.
Tindakan politik berupa penghentian hubungan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar bisa ditempuh oleh Jokowi.
“Kita tidak mampu melakukan perang diplomatik dengan Myanmar. Seharusnya kita tingkatkan tekanan diplomatik untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan terhadap umat muslim oleh pemerintah Myanmar,” tegasnya.
Pigai mengingatkan, politik luar negeri Indonesia adalah aktif, dalam artian dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebagai negara ASEAN dan muslim terbesar dunia, Pigai mengatakan, pemerintah Indonesia jangan takut mengambil risiko untuk menekan pemerintah Myanmar.
“Sekali lagi pemerintah jangan takut tekan pemerintah Myanmar hanya karena terikat dengan traktat ASEAN yang non intervensi urusan domestik,” imbuh Pigai.
Menurutnya pemerintah harusnya mencontoh Soekarno ketika terjadi perang antara India dan Pakistan, meskipun Soekarno berteman akrab dengan Nehru. Sukarno mengirimkan kapal perang Angkatan Laut bantu Pakistan karena solidaritas Islam. Bahkan Sukarno memusuhi Nehru yang sahabat karibnya.
“Kalau Sukarno saja bisa meninggalkan persahabatan dengan Nehru India, mengapa Jokowi begitu takut terhadap Myanmar? Apakah Jokowi memang membawa agenda internasional untuk menghancurkan umat muslim? Mengapa tidak bisa mengambil sikap tegas dengan memutuskan hubungan diplomatik?” kata Pigai.
Pigai menambahkan, semua negara di dunia ini memiliki kewajiban untuk memerangi kejahatan kemanusiaan sebagai tindakan yang tidak disukai umat manusia di dunia (hostis humanis generis).
“Oleh karena itu tidak ada yang salah kalau bangsa ini secara aktif berperan menciptakan perdamaian abadi di Myanmar Selatan,” tukas Pigai.
