MataKita.co, Jakarta – Ketidakhadiran pihak KPK dalam Sidang Praperadilan Setya Novanto yang diagendakan hari ini (Kamis 30/11/2017), memunculkan tanda Tanya besar, karena sehari sebelum, Basaria Pantjaitan menyampaikan bahwa KPK 100 persen siap menghadapi Praperadilan Setya Novanto. Alasan ketidakhadiran KPK juga sangat tidak rasional, mengingat KPK jauh-jauh hari sudah mengetahui jadwal Praperadilan Setya Novanto.
Ketua Presidium Nasional Jaringan Islam Nusantara (JIN), Razikin Juraid, menilai sikap KPK adalah mencari-cari alasan dan buruk bagi penegakan hukum. Surat KPK pada Pengadilan untuk meminta penundaan, jelas sekali alasaanya dibuat-buat dan saya serta sebagian orang kritis melihat kronologi penetapan tersangka terhadap Setya Novanto pasti menduga bahwa KPK memang tidak siap dan sadar akan kalah lagi.
“Menurut pengamatan saya, meminta penundaan sidang merupakan skenario KPK agar memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa hal, Pertama, KPK melalui public relationnya yaitu LSM-LSM pendukungnya, akan mencari-cari dan membuat daftar kesalahan Hakim Kusno di masa lalu, tujuannya mendemoralisasi Hakim dan lembaga Peradilan, gejala ini sudah dimulai beberapa hari belakangan ini. Ujung dari operasi ini adalah, apabila nanti penetapan tersangka Setya Novanto dibatalkan, seluruh kesalahan itu ditumpahkan pada hakim Kusno dan lembaga peradilan” Jelas Razikin
Kemungkinan Kedua, KPK mengalami kebingungan untuk menyusun perbaikan penetapan tersangka terhadap Novanto yang sejak awal sangat dipaksakan bahkan menurut saya bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dan menyalahi SOP KPK sendiri. Kemungkinan Ketiga, KPK sedang bergerilya, mencari legitimasi kekuasaan untuk menekan hakim sehingga dapat mempengaruhi keputusan praperadilan agar penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak dibatalkan. Dalam konteks ini, kita lihat akhir-akhir hari-hari ini, ada banyak permainan politik yang terjadi setelah Setya Novanto jadi tersangka, ujunga dari semua ini adalah soal tiket pilpres 2019.
Jadi, Razikim berkeyakinan, ini bukan murni penegakkan hukum, ini sekedar drama penyelamatan muka KPK akibat kekalahan di praperadilan pertama dulu dan demi penyelamatan itu, KPK akan melakukan kompromi-kompromi politik dengan kekuasaan.
