MataKita.co, Sinjai – Sulawesi Selatan — Terkait beredarnya berita di sejumlah media online “TAKBIR Gandeng Nasdem dan Kemendag Gelar Sembako Murah di Sinjai” di pesantren Tahfidzul Qur’an Wadi Mubarak di Desa Gareccing Sinjai Selatan di kutip dari kabarsinjai.com kamis, (7/6/18) menuai kritik dari Sekretaris Jenderal Fraksi Muda Indonesia (SEKJEN FMI), Dadang Wardana Mas Bakar.
Dadang sapaan akrabnya mengingatkan jangan sampai pesta demokrasi di Sinjai ternodai oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pasalnya, kemenperindag harusnya bisa lebih paham kondisi dan menjamin netralitas disetiap momen pilkada.
“Sekarang momen pilkada, jangan sampai itu gunakan untuk menodai pesta demokrasi, sebab jika kementrian masuk ke ranah itu, maka sudah tidak sehat, Ini sangat rawan, bisa merugikan paslon. Mestinya kalau memang kemenperindag mau harusnya menggandeng pihak atau lembaga yang betul betul netral, tidak berafiliasi pada kelompok politik tertentu” Ucap Dadang, Jumat (08/06/18) malam.
“seharusnya kementrian tahu diri, harus meminimalisir anggapan negatif yang muncul, jangan malah memancing. Sebab semua orang tau kalau Menteri Perdagangan itu adalah kader partai Nasdem. Ini bisa menimbulkan multitafsir dikalangan publik” Tambahnya.
Lebih jauh ia menegaskan kalau kondisi tersebut, menurutnya
“bisa jadi kegiatan bermotif kampanye politik tetapi mengatasnamakan lembaga Negara, inikan bisa menimbulkan kegaduhan, bagaimana kalau paslon lain juga yang punya afiliasi dengan partai yang memiliki kursi di kabinet, semisal paslon yang di dukung PDIP atau golkar yang punya kursi di kabinet melakukan hal yang sama, pola ini mirip beberapa waktu lalu yang santer heboh perihal program menteri pertanian yang diduga berafiliasi ke salah satu paslon di pilgub sulsel dikarenakan memiliki kedekatan emosional, secara pribadi atau kekeluargaan ataupun kedekakatan organisasi yang ribut sampai dengan judul berita “jangan ajak sapi dan ayam ikut berpolitik”. Kami hanya tidak mau di Sinjai juga terjadi gula dan sirup ikut berpolitik” Urai Aktivis ini.
Memang sangat jelas dalam berita tersebut yang dikutip dari kabar Sinjai, kementrian adalah lembaga negara dalam hal ini kementerian perdagangan menggandeng pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu.
“Bahkan swasta saja perlu dipertanyakan apalagi lembaga negara, detailnya harus jelas, pelaksananya siapa atas motif apa dan yang peling sensitif dananya darimana? Sebab jikalau menggunakan uang negara itu jelas sudah salah, begitu juga bila sumber anggarannya bukan uang negara. Misalnya saja dari paslon, maka harus jelas pula apa motif dibalik itu, sebab aturannya jelas, bagi-bagi sembako itu masuk kategori money politik” Jelas salah satu mahasiswa di perguruan tinggi ini.
Ia berharap semua stakeholder dan pihak terkait harus bisa saling memahami dan mengerti kapasitas dan kewenangannya masing-masing demi generasi penerus bangsa.
“Artinya bisa jadi adanya dugaan memakai fasilitas negara ataupun dari pribadi paslon tertentu, aturan jelas sebagaimana Yang tertuang dalam UU No.10 tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU No 4 tahun 2017 tentang pilkada di poin 24 “Pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye. Pejabat daerah ini bisa meliputi anggota dewan” Imbuhnya.
“Kami ini masih mahasiswa, apalagi ada wakil rakyat, yang mempertontonkan hal seperti, tolong pikirkan generasi penerus, jangan sampai masyarakat terbiasa dengan hal seperti itu, kasihan generasi beberapa tahun kedepan jika terbiasa disuguhkan dengan kebiasaan buruk” Ucapnya.
“Untuk itu panwaslu harusnya mampu lebih sigap menunjukkan taringnya, untuk secepat mungkin menginvestigasi motif kegiatan tersebut, karena kami sinyalir kuat bermotik politik. Apalagi sudah dekat pemilihan, kita semua ingin detik-akhir pesta mampu berjalan baik” Tutupnya.
