MataKita.co, Gorontalo – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo menyelenggarakan evaluasi DAK Tahun 2018 dan pelaksanaan DAK Tahun 2019 Tingkat Provinsi Gorontalo. Senin (01/04/2019) Pukul 12.00 Wita bertempat di Ball Room Maqna Hotel, Kota Gorontalo.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan koordinasi dan membangun sinergi dalam pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui DAK Sub Bidang KB Tahun Anggaran 2019 dan juga sebagai forum evaluasi bersama antara Tim Pengendali DAK Subbidang Keluarga Berencana (KB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD-KB) Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Subbidang KB atas Pelaporan DAK Subbidang KB Tahun 2018 sekaligus untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 yang lebih baik.
Adapun yang hadir dalam evaluasi dan pelaksanaan DAK tingkat Provinsi Gorontalo tersebut, Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Muhamad Edi Muin, Sekertaris Bkkbn Provinsi Gorontalo Effendy Korompot dan Dra. Sri Rahayu, Kepala Biro Keuangan dan perbekalan Bkkbn Pusat.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Muhamad Edi Muin mengatakan selaku penanggung jawab biro keuangan tentu kaitannya dengan pengelolaan. Hari ini dirinya berharap kehadiran Kepala Biro Keuangan dan perbekalan dapat berbagi kebaikan tentang bagaimana melaksanakan DAK di tahun 2019 hingga dapat tercapai sesuai harapan.
“kami berharap melalui kehadiran ibu kepala biro Dra. Sri Rahayu, Kepala Biro Keuangan dan perbekalan Bkkbn Pusat dapat memberikan arahan ataupun pembekalan tentang bagaimana melaksanakan DAK di tahun 2019 sesuai harapan.” Kata Muhamad Edi Muin sekaligus membuka kegiatan.
Sementara itu Kepala Biro Keuangan dan pembekalan Dra. Sri Rahayu, dalam sambutannya sebelum menjelaskan materi mengatakan Komitmen dari pada Kabupaten Kota dan Koordinasi Provinsi sudah sangat bagus, kalau melihat alokasi anggaran dari Program yang di alokasikan melalui DAK.
“di lain juga ada kegiatan-kegiatan Provinsi yang di laksanakan di Kabupaten/Kota kan beda, jadi dana itu sudah di tuangkan melalui dana APBD.” Ujar Dra. Sri Rahayu
Selanjutnya dirinya mengatakan Provinsi Gorontalo berkomitmen menjalankan sesuai dengan peraturan Daerah, maka dari itu perlunya perencanaan dan pelaksanaan dari revieuw join bersama inspektur daerah dan inspektur Bkkbn untuk melihat pemanfaatan DAK.
“melihat Gorontalo itu sangat membantu program-program pencapaian KKBPK termasuk pembinaan bina-bina dan pengelolaan kampung KB.” Ungkapnya
Mengakhiri sambutannya dirinya berpesan Bkkbn harus memperhatikan Output dalam RPJMN karena Gorontalo merupakan bagian dari Nasional.
“jadi saya berharap jajaran Bkkbn Provinsi tidak segan-segan tentunya meminta masukan dari Kabupaten/Kota dan koordinasi kemitraan di lingkungan Provinsi.” Tutupnya
