MataKita.co, Gorontalo – Program KKBPK merupakan urusan wajib di suatu daerah maka Setmil dan BKKBN pusat lakukan rapat koordinasi bersama Walikota Kota Gorontalo untuk verifikasi lapangan yang di laksanakan di ruang kerja Walikota Kota Gorontalo. Senin (22/04/2019).
Pembentukan perangkat daerah dan pengendalian penduduk KB jelas terpampang di perda No. 5 tahun 2016 dan peraturan Walikota No. 35 tahun 2016 tentang Tenaga Fungsional PLKB.
Dalam pembentukan kampung KB di setiap kecamatan untuk 9 kelurahan dan telah di bangun Tim Kerja kampung KB berdasarkan Kep. Walikota No. 67/15/I/2019.
Walikota Kota Gorontalo menjelaskan bahwa dalam penyusunan Grand Design pembangunan kualitas penduduk yang di utamakan, maka dari itu dinas kependudukan dan capil dengan instansi terkait, hasil kerja perdataan dan pengelolaan penduduk. Keluarga berencana oleh dinas kesehatan dan instansi terkait seperti PKK.
“Pembangunan keluarga oleh dinas sosial dan PM untuk penanggulangan kemiskinan/Mahyani, Diknas untuk beasiswa, DKKP pemberian ternak dan bibit tanaman, Dinas PU dan Perkim sarana dan prasarana, BNN untuk pencegahan Narkoba,” ungkap Marten Taha Walikota Kota Gorontalo.
Adapun Inovasi yang di lakukan oleh Walikota Kota Gorontalo untuk menyejahterakan masyarakatnya dan mencapai penduduk yang berkualitas.
“kami lakukan bedah Rumah-rumah dan pembangunan Mahyani bagi pasangan usia subur yang kurang mampu dan memiliki dua serta menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Riward PLKB yang berprestasi dan lomba kampung KB tingkat Kota Gorontalo.” Lanjutnya.
Setelah itu Kepala Perwakilan Bkkbn mengatakan program pemerintah Kota Gorontalo sangat membantu masyarakat.
Dalam rapat tersebut di hadiri oleh Walikota Gorontalo, Marten Taha. Kepala perwakilan Bkkbn Provinsi, Muhamad Edi Muin. Sekretaris daerah Ismail Madjid.
Letkol Laut. Imam Subekti, Kasubbag Verifikasi GTK Militer.
Ajimin selaku Staf bagian verifikasi GTK. Priyo Hartobo, Kasubdit Hubungan dengan Lembaga pemerintah pusat dan Provinsi.
Budi Richard, Analis Hubungan kelembagaan.
