Matakita.co (Gorontalo) – Undan-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat (BKKBN Pusat) dalam penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara Nasional yang di dalamnya mencakup penyusunan parameter kependudukan dan KB tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Saat ini pula BKKBN memfasilitasi OPD PKKB Provinsi Gorontalo bersama dengan Bappeda dalam penyelesaian penyusunan dokumen Grand Desing Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Gorontalo tahun 2017-2024 yang di dalamnya harus ada road map program pembangunan kependudukan perlima tahun.
Dalam menjalankan tugas tersebut, di butuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam tentang proses penyusunannya, maka BKKBN Provinsi Gorontalo menggelar orientasi proyeksi Data program KKBPK bagi pengelola program KKBPK Kabupaten/Kota dan tim penyusunan GDPK Provinsi Gorontalo. Rabu (04/09/2019) bertempat di Ballroom Grand Q Hotel Kota Gorontalo.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Drs. Muhamad Edi Muin mengatakan kedudukan penduduk dalam pembangun sangat penting, selain sebagai pelaku pembangunan juga merupakan sarana dari hasil pembangunan.
“sesuai amanat undang-undang no. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program.” Jelas Drs. Muhamad Edi Muin.
Saat ini kondisi perkembangan pembangunan kependudukan dan program keluarga semakin cepat mengalami perubahan, hal tersebut merupakan perubahan lingkungan strategis seperti semakin kritisnya masyarakat terhadap transparansi pengelolaan program.
Drs. Muhamad Edi Muin menyebutkan dalam menjaga kesinambungan program kependudukan dan keluarga berencana perlu didukung oleh SDM yang paham akan tujuan kinerja dari program KKBPK dan juga menguasai pemakaian tools untuk analisis demografi.
“hasil yang di harapkan dari pelaksanaan kegiatan khsusnya bagi pengelola program KKBPK Kebupaten/Kota adalah memberikan pengetahuan terkait indikator program KKBPK yang masuk dalam dokumen perencanaan daerah.” Lanjutnya.
Untuk itu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Drs. Muhamad Edi Muin berharap dalam penyusunan GDPK Provinsi Gorontalo , melalui kegiatan ini akan mendapatkan kesepakatan terkait data kependudukan yang di gunakan dan proyeksi target yang di capai selama 25 tahun kedepan.
