Matakita.co (Limboto) – Tampaknya kisruh Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Gorontalo belum berakhir. Terbukti dengan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kab.Gorontalo, Selasa (14/08/2020)
Agenda RDP sendiri menghadirkan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Bank BRI, dan para pemilik E-Warung yang ada di wilayah Kab.Gorontalo.
Ditemui usai mengikuti RDP, Ketua Asosiasi E-Warung Kabupaten Gorontalo Alex Popa menjelaskan, pihaknya dimintai keterangan apa yang terjadi di E-Warung selama ini.
“Karena dimintai keterangan berarti saya dalam kapasitas untuk menjelaskan mulai dari kronologis, data, hingga acuan hukum yang diatur dalam program tersebut. Agar tidak ngambang pembahasan.” Jelas Alex
Dirinya menyayangkan, dirinya tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan berdasarkan Permensos dan Pedoman Umum BPNTN.
“Jangan sampai muncul asumsi seperti kemarin, seolah dibangun opini negatif tentang E-Warung. Kami ingin pertanyakan tingkat kesalahan E-Warung dari segi Permensos itu apa ? tapi kan memang saya agak tidak dikasih kesempatan untuk menjelaskan sesuai Permensos, hanya Poinnya saja.” Tutur Alex
Dirinya berharap, Pihak DPRD bisa menindaklanjuti hal ini, agar persoalan ini jelas. Apalagi hari ini telah dinaikkan ketingkat Pansus, agar bisa ketahui siapa pelaku sebenarnya dan bisa ditindak.
“Untuk Oknum-oknum yang bermain didalam persoalan ini kami sudah memasukkan datanya Ke DPRD. Sesuai temuan dari Satgas, Tikor, dan BRI. Temuan itu memang ada E-Warung yang nakal. Namun, ternyata mereka nakal karena ada faktor penyebab yaitu orang disekitarnya. Saya minta untuk diinvestigasi.” Imbuh Alex
Terkait dengan tudingan Asosiasi E-Warung adalah Organisasi Ilegal, Alex Popa selaku Ketua mengatakan, tidak seharusnya keluar dari seorang Kadis Sosial. Seharusnya Pernyataan itu keluar dari pihak Kemenkumham atau Kesbangpol.
“Kapasitasnya beliau apa ? Tapi walau pun pernyataan itu keluar, kami sebelumnya sudah ada upaya untuk melegalkan itu, sudah ada tanggal masuk registrasi dinotaris, silahkan dicek.” Tutup
Sementara itu, saat dimintai tanggapannya, Ketua Fraksi Hanura Gerindra (Hanger) Suwandi Musa mengatakan, Persoalan BPNTN hampir setiap minggu dihiring dan di bahas DPRD.
“Banyak keluhan masyarakat yang dibawa kesini. Terkait Kasus Ulapato kemarin sebenarnya hanya sebagai pintu masuk bagi kita untuk menguak lebih dalam lagi persoalan ini. Sudah ada signal juga dari teman-teman DPRD sudah sepakat untuk dibentuk Pansus. Ini hal baik dan perlu diapresiasi
Suwandi berharap kepada Para Insan Pers berperan aktif untuk mengawal prosesnya dalam Pansus, agar informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat.
“Tolong kawal ini, karena hitam putih proses itu termasuk peran teman-teman wartawan. Walaupun bukan menjadi Pansus, tapi tolong kalian sampaikan, kalian beritakan. Agar masyarakat bisa mengetahui siapa biang keladi dari permasalahan BPNT ini.” Harap Suwandi
Selain itu, Suwandi menambahkan, Secara pribadi dirinya merasa puas, Konsep Pansus ini lahir dari sebuah Partai Besar di DPRD.
“Alhamdulillah dengan ini semua, ada Politik Will dari teman-teman DPRD ntuk membela kepentingan rakyat kecil atau KPM.” Imbuhnya
“Tapi biarlah itu terjadi, itu bagian dari sebuah Dinamika. Teman-teman membangun E-Warung pasti ada maksud yang baik. Nanti akan kita dudukkan bersama mengapa sampai lahir E-Warung. Itu sebetulnya pokok persoalan yang kita cari, kalau kita temukan. Saya kira organisasi tambahan tidak kita butuhkan, sepanjang dia berjalan normal.” Tutup Suwandi
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale menyampaikan, apa yang diungkapkan pada RDP kali ini akan dikaji dan dibuktikan dilapangan.
“Apakah benar yang sudah terungkap di RDP ini sesuatu yang menjadi bukti, karena kami yang mengadakan RDP ini sudah punya bukti tetapi tidak lengkap. Alhamdulillah dengan RDP tadi mulai terungkap. Nanti akan kita buktikan di Pansu dan saat kita turun lapangan.”
Dirinya menduga ada unsur memperkaya diri sendiri dalam persoalan BPNT ini, sehingga akan dibuktikan saat Pansus nanti.
“Saya melihat ada dugaan memperkaya diri seseorang seperti apa yang sudah disebutkan saat rapat tadi. Nanti akan kita buktikan di lapangan dan saat Pansus. Kami akan meminta secepatnya menghadirkan suplier kepada Ketua Pansus Nanti.” Tutup Nasir
