Mamuju- Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Ali Baal Masdar melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah provinsi Sulbar bertempat di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (27/07/2020).
Dalam sambutannya, Ali Baal Masdar mengatakan pelantikan itu merupakan penguatan dan peningkatan kualitas kelembagaan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan publik sehingga program daerah dan visi misi gubernur dapat dieksekusi dengan baik.
Lebih lanjut, ia mengatakan pentingnya semangat dan budaya kerja profesional untuk penguatan kompetensi manajerial dan kemampuan teknis yang baik dari pejabat yang baru dilantik. Juga menegaskan pejabat harus berkomitmen menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Ia menilai budaya semacam itu, tidak sesuai dengan budaya kerja malaqbi karena akan melukai dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Saat pandemi misalnya, punya dampak signifikan di berbagai sektor termasuk dalam pelayanan publik dan program prioritas daerah. Olehnya itu, diharapkan semua pihak berperan aktif melakukan koordinasi memutus rantai penularan virus dengan menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Ali Baal Masdar bersyukur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia pun mengucapkan terima kasih dan berharap pencapaian itu bisa dipertahankan dengan melakukan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Pelantikan itu juga dihadiri Sekretaris Provinsi, Muhammad Idris; Asisten I Bidang Pemerintahan, M Natsir; dan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Adapaun pejabat yang baru dilantik adalah:
1. DR. Junda Maulana, M.Si, sebagai Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan;
2. Drs. H. Arifuddin, M.Pd, sebagai Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
3. Hj. Darmawati, S.Pi, M.M, sebagai staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Mohamad Ali Chandra, SE, M.Si, sebagai Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
5. Ir. H. Fakhruddin. HD, sebagai Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
6. Hj. Djamila, S.H, M.H, sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Drs. Maddareski Salatin, M.Si, sebagai Kepala Dinas Perhubungan;
8. Ir. H. Hamzah S., M.MA, sebagai Kepala Dinas Kehutanan;
9. Drs. H. Muhammad Rahmat, MM, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. H. Bahtiar HS, SE, MH, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja;
11. H. Ibrahim, S.Pd, M.Si, sebagai Kepala Dinas Transmigrasi;
12. Drs. H. Khaeruddin Anas, M.S, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
13. Drs. H. Herdin Ismail, MM, sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Bujaeramy Hassan, SH, sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah; dan
15. H. Masriadi Nadi Atjo, SE, M.Si, sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
