Matakita.co, Makassar – Setelah Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dipenjarakan soal kerumunan di Petamburan dimasa pandemi Covid 19, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) menyinggung kerumunan kampanye di Pilkada Solo dan Medan dan meminta kepada pihak kepolisian menindaklanjuti.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum HMI MPO, Affandi Ismail dalam rilisnya kepada Redaksi Edunews.id, Kamis (17/12/2020).
“Ketika Habib Rizieq Syihab ditersangkakan dan ditahan oleh pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan kerumunan dimasa pandemi maka mestinya tindakan tegas oleh pihak Polri dilakukan sama kepada pihak-pihak yang lain yang kemudian melakukan kerumunan, karena yang seperti kita ketahui bersama bahwa, Pilkada 2020 tetap dilaksanakan dimasa pandemi, walau sebelumnya banyak pihak yang mengusulkan penundaan, tetapi pihak yang berkaitan dengan pemerintah tetap dilaksanakan, kalau kita mau jujur, di banyak tempat juga masih terjadi mobilisasi, masih lebih khusus kalau kita melihat Pilkada di Solo, Medan dan beberapa tempat lainnya,” katanya.
Dirinya menegaskan aparat penegak hukum harus bersikap adil dalam menegakkan aturan yang berlaku, bukannya memunculkan kebingungan publik di tengah masyarakat.
“Mestinya pemanggilan dilakukan kepada pihak yang melanggar protokol covid, tetapi lagi-lagi Polri masih tebang pilih dan penangkapan Habib Rizieq sangat bernuansa politik, semestinya Polri bersikap netral dan pandai membaca situasi politik yang ada di negara ini dan kemudian hadir memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, bukan memunculkan konflik di tengah masyarakat,” tegasnya.
“Hal ini bisa dibaca ketika Komnas HAM tidak menghadiri rekonstruksi kepolisian terhadap 6 laskar FPI, dan menurut keterangan salah satu komisioner Komnas HAM tidak menghadiri karena Komnas HAM memiliki bukti tersendiri terhadap peristiwa penembakan 6 Laskar FPI, tentunya sikap independen dai Komnas HAM ini harus didukung dan disupport oleh semua pihak, di dalam menjalankan kasus ini secara terang, dan pak jokowi harus memastikan idepedensi kinerja Komnas HAM tanpa intervensi dari pihak mana pun yang diindikasikan memiliki kepentingan diperistiwa tersebut,” tambahnya.
Pihaknya siap menjadi organisasi terdepan bersama FPI dalam mengawal kasus Habib Rizieq Shihab.
“PB HMI (MPO) sendiri menjadi garda terdepan dalam mengawal memberikan dukugan moril dan bersinergi dalam menggunggkap peristiwa tersebut,” tegasnya.
